SAMPIT- Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (kotim) H.Hairis Salamad meminta aparat penegak hukum untuk selalu tegas terhadap upaya-upaya penyimpangan terhadap bahan bakar minyak (BBM) di daerah ini.
“Kami minta aparat penegak hukum dapat memberikan peringatan agar jangan sampai minyak subsidi menjadi langka karena bisa saja berdampak pada kenaikan harga sembako dan barang lainnya,” kata Hairis, Senin (23/5).
Dirinya mengatakan dugaan adanya penyimpangan seperti penimbunan BBM bersubsidi di daerah ini, terus menjadi sorotan masyarakat. Isu ini seakan menjadi rahasia umum, akan tetapi sepertinya sulit diungkap oleh petugas
“Selama ini juga pihak pertamina menyatakan bahwa pasokan BBM ke Kabupaten Kotim lancar dan mencukupi kebutuhan, bahkan berlebih, tetapi faktanya, antrean di SPBU tetap sering terjadi sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Hairis.
Menurutnya pengawasan perlu ditingkatkan untuk mengawal dan memastikan BBM bersubsidi terdistribusi tepat sasaran dan harus dipastikan bahwa tidak korporasi yang ikut menikmati BBM bersubsidi karena itu hak masyarakat. Untuk itu penyalurannya perlu diawasi ketat.
“Panjangnya antrean yang terjadi di banyak SPBU di daerah ini, perlu menjadi perhatian. Aparat penegak hukum perlu menjawab kecurigaan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan BBM bersubsidi melalui pelangsiran,”ucap Hairis.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta semua pihak untuk melihat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat. Pemerintah memberi subsidi terhadap BBM dan gas elpiji untuk meringankan beban masyarakat kecil, bukan untuk dinikmati pihak yang tidak berhak.
“Kami berharap semua pihak dapat mengedepankan kepentingan masyarakat, karena pemerintah memberikan subsidi BBM dan Gas Elpiji 3 kilogram untuk meringankan beban masyarakat kecil, bukan untuk menguntungkan kepenting pribadi,” tutupnya.(bah).
SAMPIT- Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (kotim) H.Hairis Salamad meminta aparat penegak hukum untuk selalu tegas terhadap upaya-upaya penyimpangan terhadap bahan bakar minyak (BBM) di daerah ini.
“Kami minta aparat penegak hukum dapat memberikan peringatan agar jangan sampai minyak subsidi menjadi langka karena bisa saja berdampak pada kenaikan harga sembako dan barang lainnya,” kata Hairis, Senin (23/5).
Dirinya mengatakan dugaan adanya penyimpangan seperti penimbunan BBM bersubsidi di daerah ini, terus menjadi sorotan masyarakat. Isu ini seakan menjadi rahasia umum, akan tetapi sepertinya sulit diungkap oleh petugas
“Selama ini juga pihak pertamina menyatakan bahwa pasokan BBM ke Kabupaten Kotim lancar dan mencukupi kebutuhan, bahkan berlebih, tetapi faktanya, antrean di SPBU tetap sering terjadi sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Hairis.
Menurutnya pengawasan perlu ditingkatkan untuk mengawal dan memastikan BBM bersubsidi terdistribusi tepat sasaran dan harus dipastikan bahwa tidak korporasi yang ikut menikmati BBM bersubsidi karena itu hak masyarakat. Untuk itu penyalurannya perlu diawasi ketat.
“Panjangnya antrean yang terjadi di banyak SPBU di daerah ini, perlu menjadi perhatian. Aparat penegak hukum perlu menjawab kecurigaan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan BBM bersubsidi melalui pelangsiran,”ucap Hairis.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta semua pihak untuk melihat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat. Pemerintah memberi subsidi terhadap BBM dan gas elpiji untuk meringankan beban masyarakat kecil, bukan untuk dinikmati pihak yang tidak berhak.
“Kami berharap semua pihak dapat mengedepankan kepentingan masyarakat, karena pemerintah memberikan subsidi BBM dan Gas Elpiji 3 kilogram untuk meringankan beban masyarakat kecil, bukan untuk menguntungkan kepenting pribadi,” tutupnya.(bah).
