SAMPIT-Sekertaris Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Bima Santoso berharap dermaga milik pemerintah daerah di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kedepannya bisa menjadi sumber pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) baru bagi daerah ini.
“Kami sudah meninjau demaga milik pemerintah daerah selain itu juga milik masyarakat, saya menilai sudah saatnya aktivitas bongkar muat itu memang diarahkan ke dermaga pemerintah daerah, agar menjadi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) baru bagi daerah ini,” kata Bima, Selasa (24/5).
Dirinya menilai keberadaan pelabuhan di daerah permukiman penduduk itu sudah tidak baik. Maka dari itu kedepannya dirinya berharap aktivitas pelabuhan itu didorong untuk beraktivitas di dermaga milik pemerintah daerah. Dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan milik pemerintah ini juga memudahkan pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar dari Kabupaten Kotim.
“Saat ini pelabuhan tikus ditenggarai sebagai jalur masuknya barang haram jenis narkoba hingga minuman keras, rokok yang tidak ada beacukainya, maka dari itu untuk mengatasi masuknya barang tersebut semua aktifitas bongkar muat harus melalui pelabuhan milik pemerintah sehingga mudah dilakukan pengawasan,” ujar Bima.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mengatakan saat ini di Kota Sampit baik diwilayah Kecamatan Baamang dan mentawa Baru Ketapang banyak berdiri pelabuhan milik masyarakat. Pelabuhan itu digunakan untuk aktivitas bongkar muat, dan menurut informasi pelabuhan tersebut ada tidak memiliki izin.
“Kami minta pemerintah Kabupaten melalui intansi terkait dapat menertibkan pelabuhan yang tidak memiliki ijin baik yang berada di Kecamatan Baamang maupun Mentawa Baru Ketapang, karena aktivitas bongkar muatnya juga di tengah permukiman sehingga memicu cepat rusaknya infrastruktur jalan,” tutupnya.(bah/ko)
SAMPIT-Sekertaris Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Bima Santoso berharap dermaga milik pemerintah daerah di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kedepannya bisa menjadi sumber pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) baru bagi daerah ini.
“Kami sudah meninjau demaga milik pemerintah daerah selain itu juga milik masyarakat, saya menilai sudah saatnya aktivitas bongkar muat itu memang diarahkan ke dermaga pemerintah daerah, agar menjadi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) baru bagi daerah ini,” kata Bima, Selasa (24/5).
Dirinya menilai keberadaan pelabuhan di daerah permukiman penduduk itu sudah tidak baik. Maka dari itu kedepannya dirinya berharap aktivitas pelabuhan itu didorong untuk beraktivitas di dermaga milik pemerintah daerah. Dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan milik pemerintah ini juga memudahkan pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar dari Kabupaten Kotim.
“Saat ini pelabuhan tikus ditenggarai sebagai jalur masuknya barang haram jenis narkoba hingga minuman keras, rokok yang tidak ada beacukainya, maka dari itu untuk mengatasi masuknya barang tersebut semua aktifitas bongkar muat harus melalui pelabuhan milik pemerintah sehingga mudah dilakukan pengawasan,” ujar Bima.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mengatakan saat ini di Kota Sampit baik diwilayah Kecamatan Baamang dan mentawa Baru Ketapang banyak berdiri pelabuhan milik masyarakat. Pelabuhan itu digunakan untuk aktivitas bongkar muat, dan menurut informasi pelabuhan tersebut ada tidak memiliki izin.
“Kami minta pemerintah Kabupaten melalui intansi terkait dapat menertibkan pelabuhan yang tidak memiliki ijin baik yang berada di Kecamatan Baamang maupun Mentawa Baru Ketapang, karena aktivitas bongkar muatnya juga di tengah permukiman sehingga memicu cepat rusaknya infrastruktur jalan,” tutupnya.(bah/ko)
