Akses Jalan Penghubung Harus Jadi Program Prioritas

SAMPIT- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten  Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini mengatakan, kalau pemerintah ingin mempercepat pembangunan dengan target kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya penyelesaian akses jalan penghubung. Bahkan menurutnya, infrastruktur jalan ini harus masuk menjadi salah satu program yang diprioritaskan.

“Target kesejahteraan bisa tercapai apabila akses jalan terutama jalan penghubung baik antar desa, kecamatan sampai pada arah jalur tembus provinsi harus diprioritaskan. Kesejahteraan masyarakat ini tidak luput dari konteks tersebut, itupun merupakan kajian kami di Komisi IV karena jalan ini menjadi kendala penting terhambatnya kemajuan suatu daerah dari semua sektor,” kata Khozaini Jumat (27/5).

Dirinya menegaskan, selama ini program kerja pemerintah daerah sudah sangat tepat, infrastruktur jalan hingga fisik,dan bahkan menyasar pada pertanian, Tetapi lagi-lagi akses-akses pital dalam hal ini jalur jalan penghubung, belum maksimal di kerjakan, sehingga masih terdapat kendala ketika harus mengarahkan peningkatan secara ekonomi.

“Untuk itu kami mendorong kedepannya program pemerintah daerah ini harus benar-benar diperhatikan untuk kajian teknisnya, jalur jalan penghubung ini sangat penting sekali, dari situ roda ekonomi masyarakat akan tumbuh dengan pesat, dan Teknologi juga akan masuk, sering kita temukan jalan buntu karena teknis yang tidak tepat,” ujar Khozaini.

Politisi Partai Hanura ini juga mengatakan Kabupaten Kotim merupakan daerah sentral industri perkebunan kelapa sawit, hal ini mengakibatkan munculnya beragam konflik ditengah masyarakat berkaitan infrastruktur jalan bahkan persoalan listrik negara lantaran dibenturkan dengan Hak Guna Usaha.

“Itu contoh yang harus kita perhatikan juga, dampak-dampak positif dan juga negatif harus dikaji dengan baik dan tepat, sehingga terobosan yang kami sampaikan menjadi alternatif yang bijak, karena Kabupaten  Kotim ini kita ketahui sebagian besar wilayahnya sudah dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit, jadi pemerintah daerah harus jeli,” tutupnya.(bah/ko)

—

SAMPIT- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten  Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini mengatakan, kalau pemerintah ingin mempercepat pembangunan dengan target kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya penyelesaian akses jalan penghubung. Bahkan menurutnya, infrastruktur jalan ini harus masuk menjadi salah satu program yang diprioritaskan.

“Target kesejahteraan bisa tercapai apabila akses jalan terutama jalan penghubung baik antar desa, kecamatan sampai pada arah jalur tembus provinsi harus diprioritaskan. Kesejahteraan masyarakat ini tidak luput dari konteks tersebut, itupun merupakan kajian kami di Komisi IV karena jalan ini menjadi kendala penting terhambatnya kemajuan suatu daerah dari semua sektor,” kata Khozaini Jumat (27/5).

Dirinya menegaskan, selama ini program kerja pemerintah daerah sudah sangat tepat, infrastruktur jalan hingga fisik,dan bahkan menyasar pada pertanian, Tetapi lagi-lagi akses-akses pital dalam hal ini jalur jalan penghubung, belum maksimal di kerjakan, sehingga masih terdapat kendala ketika harus mengarahkan peningkatan secara ekonomi.

“Untuk itu kami mendorong kedepannya program pemerintah daerah ini harus benar-benar diperhatikan untuk kajian teknisnya, jalur jalan penghubung ini sangat penting sekali, dari situ roda ekonomi masyarakat akan tumbuh dengan pesat, dan Teknologi juga akan masuk, sering kita temukan jalan buntu karena teknis yang tidak tepat,” ujar Khozaini.

Politisi Partai Hanura ini juga mengatakan Kabupaten Kotim merupakan daerah sentral industri perkebunan kelapa sawit, hal ini mengakibatkan munculnya beragam konflik ditengah masyarakat berkaitan infrastruktur jalan bahkan persoalan listrik negara lantaran dibenturkan dengan Hak Guna Usaha.

“Itu contoh yang harus kita perhatikan juga, dampak-dampak positif dan juga negatif harus dikaji dengan baik dan tepat, sehingga terobosan yang kami sampaikan menjadi alternatif yang bijak, karena Kabupaten  Kotim ini kita ketahui sebagian besar wilayahnya sudah dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit, jadi pemerintah daerah harus jeli,” tutupnya.(bah/ko)

—