PALANGKA RAYA-Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda Kota Palangka Raya tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Hasan Busyairi meminta agar perencanaan yang dibuat perangkat daerah (PD) di lingkup pemerintah kota ke depan tidak hanya sebatas perencanaan belaka. Namun harus benar-benar perencanaan tersebut dapat direalisasikan. Pasalnya, berkaca pada penyerapan APBD 2022, rata-rata realisasinya di atas 92%.
“Mungkin terjadi kendala, sehingga penyerapan anggaran tidak mencapai 100%,” ungkapnya, belum lama ini.
Menurut Hasan yang juga Ketua Komisi C, salah satu yang banyak ditemui ialah berkaitan dengan masalah belanja gaji pegawai. PD terkait sudah menganggarkan jumlah pegawai dalam satu tahun tersebut, dengan jumlah pegawainya sekian. Namun di tengah perjalanan terdapat pegawai yang pindah, pensiun, bahkan meninggal, sehingga penyerapan anggaran tidak mencapai 100%.
Legislator partai Golkar tersebut menyampaikan bahwa DPRD Kota Palangka Raya akan merekomendasikan PD terhadap hasil pertemuan tersebut. Salah satunya dari segi perencanaan. Dewan menekankan, perencanaan yang dibuat tidak hanya sebatas perencanaan belaka. Namun harus benar-benar perencanaan tersebut dapat direalisasikan di tahun yang akan datang.
“Sehingga dalam menyusun perencanaan itu harus lebih cermat, tidak sembarangan membuat. Tapi sudah betul-betul sudah dianggarkan. Sehingga plafon dana di tahun tersebut dapat dilaksanakan dengan baik,” urainya.
“Tapi secara umum, dari kegiatan maupun anggaran yang telah ditetapkan itu sudah diserap dengan baik,” tutupnya. (*ham/uni)
PALANGKA RAYA-Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda Kota Palangka Raya tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Hasan Busyairi meminta agar perencanaan yang dibuat perangkat daerah (PD) di lingkup pemerintah kota ke depan tidak hanya sebatas perencanaan belaka. Namun harus benar-benar perencanaan tersebut dapat direalisasikan. Pasalnya, berkaca pada penyerapan APBD 2022, rata-rata realisasinya di atas 92%.
“Mungkin terjadi kendala, sehingga penyerapan anggaran tidak mencapai 100%,” ungkapnya, belum lama ini.
Menurut Hasan yang juga Ketua Komisi C, salah satu yang banyak ditemui ialah berkaitan dengan masalah belanja gaji pegawai. PD terkait sudah menganggarkan jumlah pegawai dalam satu tahun tersebut, dengan jumlah pegawainya sekian. Namun di tengah perjalanan terdapat pegawai yang pindah, pensiun, bahkan meninggal, sehingga penyerapan anggaran tidak mencapai 100%.
Legislator partai Golkar tersebut menyampaikan bahwa DPRD Kota Palangka Raya akan merekomendasikan PD terhadap hasil pertemuan tersebut. Salah satunya dari segi perencanaan. Dewan menekankan, perencanaan yang dibuat tidak hanya sebatas perencanaan belaka. Namun harus benar-benar perencanaan tersebut dapat direalisasikan di tahun yang akan datang.
“Sehingga dalam menyusun perencanaan itu harus lebih cermat, tidak sembarangan membuat. Tapi sudah betul-betul sudah dianggarkan. Sehingga plafon dana di tahun tersebut dapat dilaksanakan dengan baik,” urainya.
“Tapi secara umum, dari kegiatan maupun anggaran yang telah ditetapkan itu sudah diserap dengan baik,” tutupnya. (*ham/uni)
