PALANGKA RAYA– Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya H M Khemal Nasery menerima kunjungan kerja (Kunker) dari anggota DPRD Kabupaten Katingan, Kamis (4/8). Adapun yang dibahas dalam kegiatan kunker tersebut adalah tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 baik itu Pemkab Katingan maupun Pemko Palangka Raya.
Pada momentum pemulihan ekonomi seperti ini, kedua pihak DPRD berharap masing-masing APBD tahun 2023 tentunya bisa meningkat dari pada total APBD tahun 2022.
“APBD ini sumber kegiatan dari pemerintah daerah, maka dari itu kita harapkan APBD tahun 2023 baik itu Pemkab Katingan maupun Pemko Palangka Raya pada tahun 2023 bisa meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi asal Partai Golongan Karya (Golkar) mengungkapkan, tahapan APBD tahun 2023 ini harus mulai dibahas sedini mungkin. Di mana dimulai dengan pembahasan pagu anggaran.
Antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga tentang kesepakatan penetapan pagu anggaran tahun 2023. Semua dibahas dalam dalam forum.
“Selain tahapan APBD 2023, yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah tentang bagaimana upaya Pemko Palangka Raya dan Pemkab Katingan dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD),” harapnya.(ahm/ko)
PALANGKA RAYA– Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya H M Khemal Nasery menerima kunjungan kerja (Kunker) dari anggota DPRD Kabupaten Katingan, Kamis (4/8). Adapun yang dibahas dalam kegiatan kunker tersebut adalah tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 baik itu Pemkab Katingan maupun Pemko Palangka Raya.
Pada momentum pemulihan ekonomi seperti ini, kedua pihak DPRD berharap masing-masing APBD tahun 2023 tentunya bisa meningkat dari pada total APBD tahun 2022.
“APBD ini sumber kegiatan dari pemerintah daerah, maka dari itu kita harapkan APBD tahun 2023 baik itu Pemkab Katingan maupun Pemko Palangka Raya pada tahun 2023 bisa meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi asal Partai Golongan Karya (Golkar) mengungkapkan, tahapan APBD tahun 2023 ini harus mulai dibahas sedini mungkin. Di mana dimulai dengan pembahasan pagu anggaran.
Antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga tentang kesepakatan penetapan pagu anggaran tahun 2023. Semua dibahas dalam dalam forum.
“Selain tahapan APBD 2023, yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah tentang bagaimana upaya Pemko Palangka Raya dan Pemkab Katingan dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD),” harapnya.(ahm/ko)
