Cegah Banjir dengan Pembangunan Berkelanjutan

PALANGKA RAYA – Bencana banjir yang terjadi dalam sepekan terakhir di beberapa wilayah Kota Cantik Palangka Raya, mendapat sorotan sekaligus perhatian dari Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto.

Menurut Sigit, pembangunan yang berkelanjutan sudah waktunya untuk direncanakan direncanakan untuk menghadapi permasalahan banjir ini. Secara geografis Kota Palangka Raya sebenarnya cukup aman dari ancaman bencana alam, karena bencana banjir yang terjadi merupakan kiriman dari daerah hulu.

Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, sejumlah kawasan dalam kota yang tidak diperuntukan bagi kawasan pemukiman telah diokupasi dijadikan permukiman hingga dapat menimbulkan dampak negatif pada wilayah tersebut. Seperti area bantaran sungai yang rawan banjir.

Resiko bencana banjir menurutnya dapat diperparah oleh kondisi lingkungan permukiman yang sangat padat, sistem tata bangunan dan sirkulasi tidak teratur, tanggul sungai yang tidak memadai atau sudah menyatu dengan bangunan hingga terjadi alih fungsi lahan aman di sungai.

“Penanganan permukiman dengan konsep waterfront settlement dan perbaikan infrastruktur pendukung dan penataan saluran drainase diharapkan menjadi salah satu fokus pemerintah agar bencana banjir ini tidak terjadi lagi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Dewan Kota Se-Indonesia (ADEKSI) ini, Minggu (11/9).

Selain itu, orientasi pembangunan diharapkan tidak hanya difokuskan pada kawasan yang terdampak banjir saja melainkan pada kawasan tengah kota yang berpenduduk padat.

Ruas Temanggung Tilung maupun Jalan Seth Adji dan sekitar pun dikatakannya sangat rawan dan mudah terendam air apabila hujan turun dengan intensitas lebat dalam waktu yang lama. Sehingga tidak hanya mengganggu warga yang bermukim di wilayah setempat namun juga berbahaya bagi pengguna jalan.

“Penanganan masalah bencana banjir, harus ada solusi secara komperhensif dari seluruh pihak terkait, termasuk kaitannya pada pembangunan. Baik pemerintah daerah, swasta hingga masyarakat. Termasuk pencegahan dan penanganan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir,” tutup politikus senior PDI Perjuangan ini. (pra/uni/ko)

PALANGKA RAYA – Bencana banjir yang terjadi dalam sepekan terakhir di beberapa wilayah Kota Cantik Palangka Raya, mendapat sorotan sekaligus perhatian dari Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto.

Menurut Sigit, pembangunan yang berkelanjutan sudah waktunya untuk direncanakan direncanakan untuk menghadapi permasalahan banjir ini. Secara geografis Kota Palangka Raya sebenarnya cukup aman dari ancaman bencana alam, karena bencana banjir yang terjadi merupakan kiriman dari daerah hulu.

Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, sejumlah kawasan dalam kota yang tidak diperuntukan bagi kawasan pemukiman telah diokupasi dijadikan permukiman hingga dapat menimbulkan dampak negatif pada wilayah tersebut. Seperti area bantaran sungai yang rawan banjir.

Resiko bencana banjir menurutnya dapat diperparah oleh kondisi lingkungan permukiman yang sangat padat, sistem tata bangunan dan sirkulasi tidak teratur, tanggul sungai yang tidak memadai atau sudah menyatu dengan bangunan hingga terjadi alih fungsi lahan aman di sungai.

“Penanganan permukiman dengan konsep waterfront settlement dan perbaikan infrastruktur pendukung dan penataan saluran drainase diharapkan menjadi salah satu fokus pemerintah agar bencana banjir ini tidak terjadi lagi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Dewan Kota Se-Indonesia (ADEKSI) ini, Minggu (11/9).

Selain itu, orientasi pembangunan diharapkan tidak hanya difokuskan pada kawasan yang terdampak banjir saja melainkan pada kawasan tengah kota yang berpenduduk padat.

Ruas Temanggung Tilung maupun Jalan Seth Adji dan sekitar pun dikatakannya sangat rawan dan mudah terendam air apabila hujan turun dengan intensitas lebat dalam waktu yang lama. Sehingga tidak hanya mengganggu warga yang bermukim di wilayah setempat namun juga berbahaya bagi pengguna jalan.

“Penanganan masalah bencana banjir, harus ada solusi secara komperhensif dari seluruh pihak terkait, termasuk kaitannya pada pembangunan. Baik pemerintah daerah, swasta hingga masyarakat. Termasuk pencegahan dan penanganan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir,” tutup politikus senior PDI Perjuangan ini. (pra/uni/ko)