PALANGKA RAYA–Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Susi Idawati mengapresiasi upaya dari Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk melakukan akselerasi dalam hal pengadaan barang dan jasa (PBJ). Susi mengatakan, makin cepat proses PBJ yang diajukan oleh perangkat daerah (PD) Kota Palangka Raya maka akan berdampak juga pada cepatnya roda pemerintahan berjalan.
Hal ini dikarenakan, apabila kebutuhan barang dan jasa PD terpenuhi maka PD akan segera menjalankan program dan menjalankan kegiatan–kegiatan rencana serta target kerja pada tahun 2022 ini. “Intinya yang kita minta kepada Pemko Palangka Raya adalah bagaimana agar Pemko Palangka Raya bisa transparan dan terbuka terkait adanya pengadaan barang dan jasa pada tahun ini,” ungkapnya, kemarin (18/1).
Srikandi asal partai Nasional Demokrasi (NasDem) ini menyampaikan, dengan adanya keterbukaan informasi terkait PBJ sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Maka bisa mencegah terjadinya praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) dalam hal pengadaan PBJ, yang mana praktik KKN ini sangat merugikan negara dan dapat di pidanakan apabila terbukti melakukan.
“Saya apresiasi sekali dengan upaya dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal PBJ, semoga pada proses pengajuan hingga realisasi PBJ-nya pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (ahm)
PALANGKA RAYA–Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Susi Idawati mengapresiasi upaya dari Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk melakukan akselerasi dalam hal pengadaan barang dan jasa (PBJ). Susi mengatakan, makin cepat proses PBJ yang diajukan oleh perangkat daerah (PD) Kota Palangka Raya maka akan berdampak juga pada cepatnya roda pemerintahan berjalan.
Hal ini dikarenakan, apabila kebutuhan barang dan jasa PD terpenuhi maka PD akan segera menjalankan program dan menjalankan kegiatan–kegiatan rencana serta target kerja pada tahun 2022 ini. “Intinya yang kita minta kepada Pemko Palangka Raya adalah bagaimana agar Pemko Palangka Raya bisa transparan dan terbuka terkait adanya pengadaan barang dan jasa pada tahun ini,” ungkapnya, kemarin (18/1).
Srikandi asal partai Nasional Demokrasi (NasDem) ini menyampaikan, dengan adanya keterbukaan informasi terkait PBJ sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Maka bisa mencegah terjadinya praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) dalam hal pengadaan PBJ, yang mana praktik KKN ini sangat merugikan negara dan dapat di pidanakan apabila terbukti melakukan.
“Saya apresiasi sekali dengan upaya dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal PBJ, semoga pada proses pengajuan hingga realisasi PBJ-nya pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (ahm)
