PALANGKA RAYA-Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung mendorong pemerintah kota setempat bersama dengan pihak terkait, agar dapat melakukan sosialisasi literasi digital. Hal itu penting, untuk mendukung akselerasi digitalisasi termasuk digitalisasi sistem pembayaran yang telah dilakukan dilakukan oleh Bank Indonesia dan pihak perbankan lainnya.
“Ini sebetulnya membutuhkan sistem yang keamanan yang mumpuni, selain kita bicara pengembangan infrastrukturnya. Tetapi tidak kalah penting adalah literasi digital,” ungkapnya, kemarin.
Dia mengungkapkan, harus ada pihak yang mengajarkan bagaimana masyarakat dapat menerima serta memahami sepenuhnya transisi sistem keuangan konvensional menuju digitalisasi. Harus ada keseimbangan antara infrastruktur dan pemahaman mendalam dari masyarakat selaku pengguna.
“Apalagi saat ini pemerintah kota juga perlahan-lahan mulai menerapkan sistem digitalisasi keuangan. Di mana salah satunya ada program pembayaran non tunai melalui QRIS di Pasar Wadai Ramadan. Ini terobosan yang harus diapresiasi juga,” tambahnya lagi.
Di sisi lain juga, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini juga mencontohkan masih adanya gap terhadap literasi digital di masyarakat termasuk di bidang sektor keuangan digital.
“Banyak masyarakat yang menggunakan produk keuangan digital. Namun tidak memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga terjebak pada masalah-masalah, seperti yang ramai beberapa waktu lalu yakni terkait dengan pinjaman online,” pungksanya. (ahm/uni)
PALANGKA RAYA-Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung mendorong pemerintah kota setempat bersama dengan pihak terkait, agar dapat melakukan sosialisasi literasi digital. Hal itu penting, untuk mendukung akselerasi digitalisasi termasuk digitalisasi sistem pembayaran yang telah dilakukan dilakukan oleh Bank Indonesia dan pihak perbankan lainnya.
“Ini sebetulnya membutuhkan sistem yang keamanan yang mumpuni, selain kita bicara pengembangan infrastrukturnya. Tetapi tidak kalah penting adalah literasi digital,” ungkapnya, kemarin.
Dia mengungkapkan, harus ada pihak yang mengajarkan bagaimana masyarakat dapat menerima serta memahami sepenuhnya transisi sistem keuangan konvensional menuju digitalisasi. Harus ada keseimbangan antara infrastruktur dan pemahaman mendalam dari masyarakat selaku pengguna.
“Apalagi saat ini pemerintah kota juga perlahan-lahan mulai menerapkan sistem digitalisasi keuangan. Di mana salah satunya ada program pembayaran non tunai melalui QRIS di Pasar Wadai Ramadan. Ini terobosan yang harus diapresiasi juga,” tambahnya lagi.
Di sisi lain juga, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini juga mencontohkan masih adanya gap terhadap literasi digital di masyarakat termasuk di bidang sektor keuangan digital.
“Banyak masyarakat yang menggunakan produk keuangan digital. Namun tidak memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga terjebak pada masalah-masalah, seperti yang ramai beberapa waktu lalu yakni terkait dengan pinjaman online,” pungksanya. (ahm/uni)
