PALANGKA RAYA – Pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya menjadi sorotan berbagai pihak yang menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan fasilitas umum. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya saat ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan.
Menurut Sigit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya saat ini sangat terbatas. Pembangunan infrastruktur menggunakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun sudah tidak cukup, apalagi dengan luasnya wilayah Kota Palangka Raya. “Maka dari itu, saya tekankan, Pemko Palangka Raya harus mencari terobosan, bagaimana mendapatkan dana lebih untuk menunjang hal tersebut,” ujar Sigit saat ditemui media di Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Salah satu solusi yang diusulkan Sigit adalah mengubah status kelurahan menjadi desa. Walaupun Kota Palangka Raya berstatus ‘kota’, beberapa daerah masih perlu ditingkatkan ke tingkat yang lebih baik. “Saya kira apabila itu terealisasi, pasti akan ada penambahan awal penganggaran untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.
Solusi lainnya adalah melobi pemerintah pusat agar alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kota Palangka Raya menjadi lebih banyak. Menurut Sigit, masyarakat Kota Palangka Raya memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang memadai menggunakan dana APBN. “Supaya kita mendapatkan dana APBN cukup banyak. Apabila kita tidak melobi hal tersebut dan hanya menerima apa adanya, bakal susah,” tuturnya.
Ketua Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia (ADEKSI) tersebut juga menekankan pentingnya pemerintah setempat untuk menceritakan kondisi di Kota Palangka Raya kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat diharapkan dapat tergugah dan mengucurkan dana APBN ke Kota Palangka Raya. Sehingga Kota Palangka Raya dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain. “Masih ada daerah di Kota Palangka Raya yang belum tersambungkan infrastrukturnya, seperti di Rakumpit dan Danau Tundai. Dari situlah, pemerintah seharusnya mencari solusi atau terobosan untuk meningkatkan infrastruktur di sana,” pungkas Sigit. (ham)
PALANGKA RAYA – Pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya menjadi sorotan berbagai pihak yang menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan fasilitas umum. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya saat ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan.
Menurut Sigit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya saat ini sangat terbatas. Pembangunan infrastruktur menggunakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun sudah tidak cukup, apalagi dengan luasnya wilayah Kota Palangka Raya. “Maka dari itu, saya tekankan, Pemko Palangka Raya harus mencari terobosan, bagaimana mendapatkan dana lebih untuk menunjang hal tersebut,” ujar Sigit saat ditemui media di Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Salah satu solusi yang diusulkan Sigit adalah mengubah status kelurahan menjadi desa. Walaupun Kota Palangka Raya berstatus ‘kota’, beberapa daerah masih perlu ditingkatkan ke tingkat yang lebih baik. “Saya kira apabila itu terealisasi, pasti akan ada penambahan awal penganggaran untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.
Solusi lainnya adalah melobi pemerintah pusat agar alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kota Palangka Raya menjadi lebih banyak. Menurut Sigit, masyarakat Kota Palangka Raya memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang memadai menggunakan dana APBN. “Supaya kita mendapatkan dana APBN cukup banyak. Apabila kita tidak melobi hal tersebut dan hanya menerima apa adanya, bakal susah,” tuturnya.
Ketua Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia (ADEKSI) tersebut juga menekankan pentingnya pemerintah setempat untuk menceritakan kondisi di Kota Palangka Raya kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat diharapkan dapat tergugah dan mengucurkan dana APBN ke Kota Palangka Raya. Sehingga Kota Palangka Raya dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain. “Masih ada daerah di Kota Palangka Raya yang belum tersambungkan infrastrukturnya, seperti di Rakumpit dan Danau Tundai. Dari situlah, pemerintah seharusnya mencari solusi atau terobosan untuk meningkatkan infrastruktur di sana,” pungkas Sigit. (ham)
