PALANGKA RAYA – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya terpilih harus mampu membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan transparansi keuangan daerah. Demikian disampaikan Wakil Ketua I Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Salundik, baru-baru ini.
Menurutnya, kedua aspek ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini diniscaya penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Ia menambahkan sekiranya perlu menerapkan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Sehingga kebijakan yang dibuat harus berbasis data dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas.
“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi warga,” katanya.
Selain itu, Salundik menegaskan transparansi anggaran adalah faktor kunci dalam mencegah penyalahgunaan dana publik. “Pengelolaan keuangan yang terbuka dapat menghindari praktik korupsi dan memastikan setiap rupiah digunakan sesuai dengan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Legislator Partai Perindo ini menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan pembangunan. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat agar turut mengawasi jalannya pemerintahan.
Adanya perbaikan tata kelola dan transparansi, Salundik meyakini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.
“Jika semua proses dilakukan secara terbuka dan akuntabel, maka dampaknya tidak hanya pada pemerintahan yang bersih, tetapi juga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tutupnya. (ham/ans)
PALANGKA RAYA – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya terpilih harus mampu membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan transparansi keuangan daerah. Demikian disampaikan Wakil Ketua I Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Salundik, baru-baru ini.
Menurutnya, kedua aspek ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini diniscaya penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Ia menambahkan sekiranya perlu menerapkan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Sehingga kebijakan yang dibuat harus berbasis data dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas.
“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi warga,” katanya.
Selain itu, Salundik menegaskan transparansi anggaran adalah faktor kunci dalam mencegah penyalahgunaan dana publik. “Pengelolaan keuangan yang terbuka dapat menghindari praktik korupsi dan memastikan setiap rupiah digunakan sesuai dengan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Legislator Partai Perindo ini menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan pembangunan. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat agar turut mengawasi jalannya pemerintahan.
Adanya perbaikan tata kelola dan transparansi, Salundik meyakini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.
“Jika semua proses dilakukan secara terbuka dan akuntabel, maka dampaknya tidak hanya pada pemerintahan yang bersih, tetapi juga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tutupnya. (ham/ans)
