KUALA PEMBUANG – DPRD Kabupaten Seruyan berharap pemerintah daerah untuk meningkatkan pembinaan koperasi. Pasalnya, keberadaan koperasi sangat bermanfaat untuk masyarakat.
“Kami minta dinas terkait dapat meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Seruyan ini. Karena koperasi dapat menjadi kekuatan dan solusi bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya,” kata Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo.
Dikatakanya, dengan adanya koperasi juga akan meringankan tugas pemerintah dalam bidang ekonomi kerakyatan. Makanya koperasi harus dibina dan didorong agar terus meningkat.
“Kalau ada koperasi yang tidak aktif perlu didampingi agar mereka bisa mengatasi kendala yang ada sehingga kembali aktif lagi. Terkait dugaan adanya koperasi fiktif yang hanya digunakan untuk bermitra dengan perkebunan, kemudian menjual kartu kepemilikan kebun plasma sawit dengan harga jutaan rupiah, juga perlu ditelusuri oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membuktikan apakah itu benar terjadi atau tidak, sekaligus untuk mencegah adanya korban penipuan,” ucapnya.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini juga mengatakan, pengawasan juga harus dilakukan agar tidak ada koperasi yang kegiatannya melanggar aturan, atau malah membebani masyarakat. Pemerintah berhak turun tangan karena kehadiran koperasi bertujuan membantu masyarakat, bukan malah membebani masyarakat. (bud)
—
KUALA PEMBUANG – DPRD Kabupaten Seruyan berharap pemerintah daerah untuk meningkatkan pembinaan koperasi. Pasalnya, keberadaan koperasi sangat bermanfaat untuk masyarakat.
“Kami minta dinas terkait dapat meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Seruyan ini. Karena koperasi dapat menjadi kekuatan dan solusi bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya,” kata Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo.
Dikatakanya, dengan adanya koperasi juga akan meringankan tugas pemerintah dalam bidang ekonomi kerakyatan. Makanya koperasi harus dibina dan didorong agar terus meningkat.
“Kalau ada koperasi yang tidak aktif perlu didampingi agar mereka bisa mengatasi kendala yang ada sehingga kembali aktif lagi. Terkait dugaan adanya koperasi fiktif yang hanya digunakan untuk bermitra dengan perkebunan, kemudian menjual kartu kepemilikan kebun plasma sawit dengan harga jutaan rupiah, juga perlu ditelusuri oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membuktikan apakah itu benar terjadi atau tidak, sekaligus untuk mencegah adanya korban penipuan,” ucapnya.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini juga mengatakan, pengawasan juga harus dilakukan agar tidak ada koperasi yang kegiatannya melanggar aturan, atau malah membebani masyarakat. Pemerintah berhak turun tangan karena kehadiran koperasi bertujuan membantu masyarakat, bukan malah membebani masyarakat. (bud)
—
