SAMPIT- Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Alexius Esliter mengaku geram atas dugaan pelecehan terhadap marwah lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotim yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat. Ia pun meminta agar Bupati Kotim Halikinoor memberikan sanksi berat terhadap pejabat yang bersangkutan.
Alex pun mengakui sudah melihat konten video yang diduga kuat melecehkan marwah lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur itu melalui jejaringan media sosial facebook maupun lainnya.
“Harusnya sebagai Kabag Pemerintahan tidak boleh menjustifikasi kepada kepala Desa terkait konsultasi, karena masalah itu bisa dilakukan kepada siapapun terlebih kepada anggota dewan yang dimana jabatan itu representatif mewakili daripada masyarakat keseluruhan,” kata Alexius, Sabtu (16/4)
Kemudian berkaitan dengan Koordinasi silahkan bicara itu karena koordinasi bersifat hirarki dan ini memang kepada bapaknya kepala desa seperti camat dan Bupati, Tetapi perlu diketahui Kepala Desa silahkan bekonsultasi kepada anggota dewan karena anggota dewan yang duduk di DPRD kabupaten adalah orang-orang pilihan masyarakat yang juga telah memiliki, kafasitas, kavabilitas, kondite dan integritas, jadi sah-sah saja kalau kepala desa berkonsultasi terkait persoalan apapun dengan wakil daripada masyarakat.
“Saya sangat menyayangkan sikap oknum pejabat berstatus ASN itu tidak mengetahui persis penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, dimana pemerintahan bukan seperti Tirani namun pemerintahan melibatkan berbagai instrumen didalamnya ada eksekutif ada pula legislatif demikian juga yudikatif,” ujar Alexius.
SAMPIT- Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Alexius Esliter mengaku geram atas dugaan pelecehan terhadap marwah lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotim yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat. Ia pun meminta agar Bupati Kotim Halikinoor memberikan sanksi berat terhadap pejabat yang bersangkutan.
Alex pun mengakui sudah melihat konten video yang diduga kuat melecehkan marwah lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur itu melalui jejaringan media sosial facebook maupun lainnya.
“Harusnya sebagai Kabag Pemerintahan tidak boleh menjustifikasi kepada kepala Desa terkait konsultasi, karena masalah itu bisa dilakukan kepada siapapun terlebih kepada anggota dewan yang dimana jabatan itu representatif mewakili daripada masyarakat keseluruhan,” kata Alexius, Sabtu (16/4)
Kemudian berkaitan dengan Koordinasi silahkan bicara itu karena koordinasi bersifat hirarki dan ini memang kepada bapaknya kepala desa seperti camat dan Bupati, Tetapi perlu diketahui Kepala Desa silahkan bekonsultasi kepada anggota dewan karena anggota dewan yang duduk di DPRD kabupaten adalah orang-orang pilihan masyarakat yang juga telah memiliki, kafasitas, kavabilitas, kondite dan integritas, jadi sah-sah saja kalau kepala desa berkonsultasi terkait persoalan apapun dengan wakil daripada masyarakat.
“Saya sangat menyayangkan sikap oknum pejabat berstatus ASN itu tidak mengetahui persis penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, dimana pemerintahan bukan seperti Tirani namun pemerintahan melibatkan berbagai instrumen didalamnya ada eksekutif ada pula legislatif demikian juga yudikatif,” ujar Alexius.
