PALANGKA RAYA-Direktur Eksekutif Sobat Bumi (SOB) Muhammad Habibi, menyayangkan sikap sejumlah perusahaan besar di Gunung Mas yang tidak menghadiri undangan diskusi perbaikan jalan yang diprakarsai Gubernur Kalteng.
“Ini menunjukkan sikap tidak menghargai. Bisa jadi mereka merasa undangan Gubernur tidak penting, mungkin karena ada kekuatan lain yang membuat mereka merasa tidak perlu hadir,” kata Habibi, Rabu (21/5/2025).
Menurutnya, ketidakhadiran tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memandang diskusi ini hanya sebagai formalitas yang tidak akan berdampak nyata.
“Mereka mungkin menganggap perhatian Gubernur terhadap isu ini hanya sesaat, dan akan hilang seiring berjalannya waktu,” tuturnya.
Habibi menekankan, kerusakan badan jalan penghubung Palangka Raya-Gunung Mas hanyalah satu dari sekian banyak dampak aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar.
Ia menilai persoalan yang lebih besar dan mendesak adalah kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Kalau hanya soal jalan, pengawasan bisa diperketat. Namun, yang perlu disoroti adalah siapa yang paling menikmati hasil eksploitasi, dan siapa yang paling menanggung akibatnya? Masyarakat yang jadi korban, sementara pemilik modal hidup nyaman di kota,” katanya.
Ia menyarankan agar kendaraan angkutan berat dikendalikan sesuai aturan, tidak melebihi kapasitas jalan, serta pengawasan dan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Menanggapi wacana evaluasi izin perusahaan yang tidak berkontribusi memperbaiki jalan, Habibi setuju selama itu dilakukan secara serius dan menyeluruh.
“Ini bukan soal membangun jalan semata, perlu tindakan nyata, bukan hanya evaluasi di atas kertas. Kalau perlu, larang mereka menggunakan jalan umum jika tidak mau ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa membuka nama-nama perusahaan secara publik tanpa diiringi tindakan hukum konkret, hanya akan menjadi gimik politik semata.
“Masyarakat sudah tahu perusahaan mana saja itu, siapa pemiliknya, dan siapa yang membekingi. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, bukan sekadar drama nama-nama,” sindir Habibi.
SOB mencatat, hingga saat ini kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan di Gunung Mas masih sangat minim.
Justru, perusahaan-perusahaan inilah yang paling banyak menyebabkan kerusakan badan jalan akibat kendaraan bermuatan berat yang tiap hari melintasi jalan tersebut.
Jalan itu seharusnya dinikmati masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, tetapi kondisinya malah rusak karena digunakan oleh perusahaan besar untuk memobilisasi hasil tambang dan sawit.
“Mereka hidup nyaman, bisa tinggal di tempat aman dan naik helikopter, tapi masyarakat harus berjalan kaki di jalan rusak hanya untuk bisa pergi ke puskesmas,” kata Habibi.
Secara tegas ia berpesan kepada pemilik perusahaan agar tidak rakus dan abai terhadap penderitaan masyarakat sekitar.
Menurutnya, dengan kekayaan yang dimiliki, para pengusaha sering kali hidup jauh dari realitas di lapangan.
“Jangan terlalu serakah. Lihat penderitaan masyarakat yang harus melewati jalan rusak akibat aktivitas kalian. Saat bencana terjadi, kalian bisa pindah, tetapi masyarakat tidak. Jangan hanya mengeruk kekayaan daerah ini, lalu meninggalkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Habibi juga mendorong pemerintah provinsi agar bersikap tegas dan bertindak nyata tanpa pandang bulu.
“Kalau pemerintah serius, tegakkan aturan, libatkan aparat penegak hukum, dan lakukan pengawasan langsung,” tandasnya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan keadilan, bukan janji.
“Pemerintah harus berdiri bersama rakyat, bukan bersama para pemodal,”pungkasnya. (zia/ovi/ce/ala)
