NAHEL Merzouk, seorang remaja berusia 17 tahun keturunan Aljazair-Maroko, tewas ditembak polisi (27/6). Dia disebut melanggar lalu lintas ketika mengemudikan mobil di Nanterre, pinggiran Kota Paris, Prancis. Polisi lalu mengejarnya. Namun, karena tidak patuh, peluru kemudian ditembakkan tepat ke dadanya.
Kematian Nahel memicu unjuk rasa dan aksi solidaritas masyarakat Prancis. Namun hari berikutnya berubah menjadi kerusuhan besar. Sebagian besar massa adalah remaja dan kaum muda. Hampir sepekan Prancis dalam situasi chaos. Ribuan kendaraan dan ratusan bangunan dibakar, termasuk rumah wali kota, dan ratusan toko dijarah. Ribuan massa ditangkap, ratusan orang terluka, hingga pemerintah menerjunkan puluhan ribu personel kepolisian untuk mengendalikan keadaan.
Kerusuhan itu menambah deretan panjang demonstrasi besar dan kerusuhan di negara yang dipimpin Emmanuel Macron tersebut. Sebelumnya, awal tahun 2023, juga terjadi kerusuhan yang dipicu perubahan aturan usia pensiun. Pemerintah menaikkan batas usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun yang kemudian memicu protes skala besar.
Kerusuhan akibat kematian Nahel di Prancis bahkan kemudian merambat ke Swiss. Muncul kekhawatiran juga akan menular ke beberapa negara Eropa lainnya. Sebab, kematian remaja keturunan imigran itu dikaitkan dengan isu rasisme dalam penegakan hukum. Isu rasial dan diskriminasi kelompok minoritas kembali mengemuka.
Hal tersebut menjadi tantangan penting sekaligus sensitif di banyak negara Eropa. Kematian Nahel kembali membuka luka lama tentang kekerasan polisi dan rasisme sistemis di dalam lembaga penegak hukum. Persis seperti kasus tewasnya seorang pria berkulit hitam George Floyd oleh polisi di Amerika Serikat pada tahun 2020, yang melahirkan gerakan Black Lives Matter.
Lebih lanjut, peristiwa di Prancis tersebut memberikan pelajaran penting, khususnya bagi bangsa Indonesia. Pertama, perlunya mengedepankan hak asasi dan akuntabilitas. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum. Pemerintah harus terus memastikan bahwa aparat keamanan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur, menjalankan tugas dengan proporsionalitas, mengedepankan profesionalisme, dan bertanggung jawab.
Telah banyak kasus yang tersaji di media bagaimana aparat kepolisian di negeri ini melakukan tindakan represif dan pelanggaran yang tidak sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom. Akumulasi dari berbagai kasus yang ada bukan tidak mungkin menjadi api dalam sekam, hanya menunggu momentum untuk berubah menjadi gerakan massa berskala besar seperti yang terjadi di Prancis.
Kedua, perlunya mengutamakan dialog dan rekonsiliasi. Dalam situasi yang penuh ketegangan, penting membangun dialog dan rekonsiliasi antara pihak keamanan dan masyarakat. Langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi, saling memahami, dan membangun kepercayaan akan membantu menghindari eskalasi konflik dan kekerasan.
Jamak kita saksikan di media adanya ketegangan antara polisi dan masyarakat. Bahkan, akumulasi dari berbagai kasus yang mendera institusi kepolisian menjadikannya mendapat pandangan sinis dan negatif dari masyarakat. Ruang-ruang dialog dan rekonsiliasi perlu dibuka agar menjadi bahan evaluasi dan sarana untuk berbenah bersama.
Ketiga, reformasi kepolisian sebagai agenda mendesak. Banyaknya kasus dan persoalan yang terjadi dalam institusi Polri menegaskan bahwa reformasi institusional menjadi agenda penting dan segera. Reformasi itu perlu dimulai dari hulu hingga hilir. Salah satunya dari proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Pelatihan yang baik dan profesional, keterbukaan, serta tanggung jawab dibutuhkan untuk memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat.
Keempat, kerusuhan di Prancis dimotori kaum muda. Kejadian itu menggarisbawahi pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan remaja dalam masyarakat. Sebab, mereka adalah generasi yang haus akan aktualisasi diri. Upaya yang harus dilakukan seperti memberikan pendidikan yang inklusif, pekerjaan yang layak dan sesuai dengan karakteristik generasinya, serta kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses sosial dan politik.
Pada banyak kasus, gerakan rakyat sering kali menjadi suara protes terhadap ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial-ekonomi. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan merespons isu-isu yang menjadi perhatian mereka. Ruang partisipasi publik yang lebih luas perlu dibuka dan diarahkan pada hal-hal yang konstruktif.
Kelima, dalam konteks yang lebih luas, masalah rasisme dan diskriminasi kelompok minoritas perlu terus mendapat perhatian penting. Di tahun politik ini, isu rasial dan kelompok minoritas menjadi narasi yang laku sekaligus sensitif. Kita harus mewaspadai agar jangan sampai isu ini diembuskan untuk sengaja menciptakan permusuhan, kebencian, dan perpecahan bangsa.
Kerusuhan Prancis setidaknya memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola konflik sosial dan memperbaiki sistem yang ada. Dengan ini, kita berharap Indonesia dapat memperkuat demokrasi, mempromosikan keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang beradab. (*)
*) Penulis merupakan Dosen Hubungan Internasional dan Wakil Dekan I FISIP Universitas Muhammadiyah Malang
