PALANGKA RAYA-Dua catatan sejarah dibuat oleh Senat Universitas Palangka Raya (UPR), Kamis (7/4). Pertama mengizinkan mahasiswa yang diwakili pengurus BEM dan 17 orang dosen untuk Ikut Rapat Senat Universitas. Kedua penetapan kebijakan UPR masa depan 2022-2026.
Dalam sejarahnya hanya satu Rapat Senat Universitas yang dilaksanakan terbuka yakni kegiatan wisuda, sisanya dilaksanakan tertutup. Namun khusus, Kamis (7/4/2022), Rapat Senat yang membahas dan penetapan Arah Kebijakan Pembangunan UPR tahun 2022-2026 dilaksanakan secara tebuka.
Rapat Senat UPR yang biasanya tertutup, dan kemudian dibuka untuk mahasiswa dan dosen serta media ini telah mendapat persetujuan dari 40 orang anggota senat, meski sempat terjadi diskusi. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat Dr Andrie Elia SE MSi didampingi sekretaris Agus Mulyawan SH MH.
“Ini sejarah. Ormawa dan dosen tim 17 menjadi peninjau di rapat senat universitas. Biasanya hanya rapat senat di Wisuda yang tebuka,” ujar Ketua Senat Universitas Dr Andrie Elia dalam pembukaan.
Ada sembilan orang mahasiswa yang mengikuti Rapat Senat. Yakni, Pjs Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPR Restu Ronggo Wicaksono, Grandiano Escool Tarigan (BEM Fakultas Kedokteran), Chrisna Aji Ferdian (BEM FEB), Christian V Siahaan, Bima Adhitya (BEM FKIP), Bagus Setiawan (BEM FISIP), David Benedictus Situmorang (BEM FT), Satria Septa Arianto (BEM FT) dan Reynaldi Pangaribuan (BEM FMIPA).
Sedangkan Tim 17 sendiri merupakan dosen yang mendapat tugas untuk menghimpun masukan dari internal dan eskternal UPR untuk merumuskan arah kebijakan dan pengembangan pembangunan berkelanjutan UPR tahun 2022-2026.
Tim 17 diketuai oleh Dr Sutan P Silitonga STP SP MT dengan anggota 14 orang bergelar doktor (S3), tiga orang master (S2). Mereka Dr John Retei MSi, Frengky F Adji SP MSI PhD, Bhayu Rhama ST MBA PhD, Dr Rudi Waluyo ST MT, Dr Pieter J Nugroho MPd, Dr dr Nawan, Dr Agung Wibowo, Dr Vivy Kristinae SE, Dr Kiki Kristanto SH MH, Dr Mutia Evi Kristy SH MH, Dr Zafrullah Damanik SP MSi, Dr Dhanu Pitoyo, Dr Indrabakti Sangalang ST MT, Ani Mahrita SE MSc, Theo Jhoni Hartanto MPd, Lumkan Hakim MSi.
Acara diawali dengan paparan dari Ketua Tim 17 Dr Sutan yang menyampaikan hasil akhir kerja tim. Sutan menyampaikan proses perumusan arah kebijakan pembangunan UPR berkelanjutan periode 2022-2026 dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, tahapan refleksi diri UPR untuk menilai segala kekurangan dan keberhasilan. Kedua taharapan penyerapan aspirasi baik internal maupun eksternal terhadap harapan pengembangan UPR ke depannya.
“Kelompok internal yang diminta masukan, antara lain dosen, dosen dengan tugas tambahan, mahasiswa dan alumni, serta tenaga kependidikan. Kelompok eksternal, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, Ikatan Dokter Indonesia, PII, Ombusdman, Bawaslu, pemerhati HAM, pemerhati lingkungan, penegak hukum, dan lainnya,” ujarnya dalam laporan.
Tahapan ketiga, adalah dengan melakukan analisis prioritas aspirasi yang dilanjutkan degnan analisis SWOT untuk menyusun strategi peningkatan. Tahapan keempat adalah tahapan akhir yaitu penentuan rumusan arah kebijakan yang dilengkapi dengan indikator capaiannya.
“Ada 12 rumusan arah kebijakan pengembangan yang ditekankan kepada usaha berkelanjutan dari pemenuhan kriteria standar sebagai universitas bermutu. Yang berat adalah rumusan pertama, yakni menjadi universitas dengan akreditasi unggul di tahun 2026,” ujar Sutan dalam paparannya.
Selesai menyampaikan paparan, Ketua Senat Dr Andrie Elia memberikan kesempatan kepada anggota senat dan mahasiswa yang hadir untuk menanggapi, sebelum ditetapkan oleh senat. “Ini menjadi sejarah. Kami diberi kesempatan untuk berbicara pada forum yang terhormat ini. Kami merasa dihargai. Kami siap menjadi mitra strategi, tak hanya mitra kritis,” ujar Pjs Presiden BEM UPR Restu yang diberi kesempatan berbicara Rapat Senat.
Restu menyampaikan mahasiswa siap mengawal proses yang dilaksanakan. Dia menolak tegas campur tangan pihak luar, yang bisa menggangu kondusivitas kampus.
“Kami berharap UPR ini ke depan menjadi kampus rakyat, dimana semua lapisan bisa kuliah disini. Jadi kampus rujukan, tak hanya Kalteng tapi juga nasional,” ujar Restu.
Ia pun menyampaikan kegalauannya soal status UPR yang masih Satker. Kadang ia merasa minder bila bertemu dengan BEM dari perguruan tinggi lain yang sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU). “Kami ingin bertanya bagaiman strategi UPR mencapai BLU ini,” ujar Restu dihadap anggota senat yang sebagian besar adalah para guru besar.
“BLU sudah dalam proses tahap akhir. Kemendikbud sudah setuju. Tinggal menunggu undangan dari Kementerian Keuangan untuk presentasi. Setelah itu penetapan,” ujar Andrie menjawab soal BLU. (sma/ko)