PALANGKA RAYA – Mendukung kemajuan dunia pendidikan, khususnya dunia di Kalteng, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng akan membentuk Tim Khusus (Timsus). Tim itu nantinya, terdiri dari DAD Kalteng, Universitas Palangka Raya (UPR), DPRD Kalteng, dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng.
Ketua Umum DAD Kalteng H Agustiar Sabran melalui Sekretaris Umum DAD Kalteng Yulindra Dedy, dalam Rapat Khusus dengan Rektor UPR Prof Dr Salampak MS, di Palangka Raya, Senin (24/7) pekan lalu menuturkan, Timsus bentukan DAD Kalteng nantinya akan mencari sejumlah solusi demi kemajuan pendidikan di Bumi Tambun Bungai.
“Selanjutnya bersama dengan DAD Kalteng, UPR, DPRD Provinsi, dan Disdik Kalteng, akan bersama-sama menyampaikan sejumlah solusi ke pusat. Untuk selanjutnya, mendorong penataan data-data siswa di tingkat SMA se-Kalteng,” ungkap Yulindra Dedy bersama Pengurus Inti DAD Kalteng, seperti Wakil Ketua Umum Prof Dr Bulkani, Ketua I M Rizal SH, Ketua II Drs Yansen Binti, Ketua VIII Parada LKDR, S Ag Msi, Ir Rawing Rambang selaku Tokoh Masyarakat Kalteng, dan Kepala Sekretariat DAD Kalteng Merry Anitha.
Disebutkan, dalam mencari solusi pembenahan dunia pendidikan, DAD Kalteng mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan UPR, DPRD Kalteng, dan Disdik. Untuk selanjutnya, bersama-sama menyuarakan kebutuhan daerah ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI yang difasilitasi UPR.
Pada kesempatan itu, menjawab pertanyaan dari para Tokoh Dayak Kalteng, Rektor UPR Prof Dr Ir Salampak MS didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Natalia Asi MA beserta unsur pimpinan UPR lainnya, mengatakan, dalam proses penerimaan mahasiswa baru, UPR menghadapi sejumlah permasalahan. Bahkan permasalahan itu, sudah pernah disampaikannya tiga tahun yang lalu dalam berbagai kesempatan.
“Masalah atau PR (Pekerjaan Rumah, red) yang dihadapi bersama, yakni akses anak-anak kita untuk masuk perguruan tinggi. Yang pertama, berdasarkan hasil survei pada 2020, SLTA dengan predikat nomor satu di Kalteng, ada di Pangkalan Bun, di urutan 769 se-Indonesia. Pada 2021 dan 2022, SLTA unggulan yang di Pangkalan Bun itu ada perbaikan, dan masuk di urutan 339 se-Indonesia,” sebutnya.
Dalam penerimaan mahasiswa baru saat ini, sambung Salampak, terdapat tiga jalur, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) alias Jalur Undangan. Dalam jalur itu, kuotanya dibatasi akreditasi dan anak-anak Kalteng bisa diundang, jika sekolahnya memasukan data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Jika sekolah tidak memasukan data dimaksud, maka sangat sulit anak-anak bisa masuk ke perguruan tinggi manapun di Indonesia melalui jalur undangan.
Pada 2020, tercatat sekitar 40 persen SLTA se-Kalteng yang memasukan data ke PDSS. Ketika dikonfirmasi ke sekolah, kendala yang dihadapi adalah jaringan internet dan operator. Namun untuk mengatasi persoalan tersebut, Prof Dr Salampak MS yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik UPR, telah menawarkan ke Pemprov Kalteng melalui Disdik Kalteng untuk membuat program, di mana ada internet, Bidang Akademik UPR akan mendatanginya membantu memasukan data ke PDSS. Tetapi sampai dengan saat ini, tidak terlaksana.
Oleh sebab itu, solusi ke depan yang harus dilakukan, yakni mendorong sekolah-sekolah menengah atas untuk mengisi data di PDSS dan meningkatkan akreditasi. Dengan begitu kuota untuk jalur undangan bisa semakin besar, dan tentunya kuota untuk putera puteri Kalteng juga semakin besar.
Di sisi lain, penerimaan mahasiswa baru jalur undangan pada 2023, UPR telah membuat kebijakan mendatangkan calon mahasiswa luar Kalteng hanya 30 persen, sedangkan 70 persen di antaranya adalah asal Kalteng.
Selanjutnya di jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Test (SNBT), kebanyakan calon mahasiswa asal Kalteng tidak mampu bersaing dengan lulusan dari luar Kalteng. Mengatasi persoalan itu, solusi utamanya adalah memperbaiki kualitas pendidikan, dan hal itu menjadi PR semua pihak untuk membenahinya.
Ketiga, yakni Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) alias Jalur Mandiri. Dalam pelaksanaan Jalur Mandiri, UPR bergabung dengan Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Wilayah Barat bersama 24 PTN lainnya agar pelaksanaan seleksinya terstandar.
“Namun demikian, dari ketiga jalur masuk PTN tersebut, UPR tidak dapat berbuat banyak untuk mengakomodir kepentingan putera puteri Kalteng, karena dalam setiap pelaksanaannya terpusat dan saat ini diawasi langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegasnya.
Prof Dr Ir Salampak MS, menambahkan, untuk jalur Afirmasi, sebenarnya sudah dilakukan UPR dalam penerimaan mahasiswa baru 2023, dengan mengakomodir rekomendasi dari berbagai lembaga mitra UPR. Namun kelemahan dalam mengakomodir rekomendasi itu, yakni tidak adanya Nota Kesepahaman yang menjadi dasar untuk mengakomodir rekomendasi tersebut, dengan tetap menyeleksinya.
“Seleksi dimaksud dilakukan, agar semua rekomendasi dari mitra UPR dapat diakomodir sesuai dengan kuota yang ada, serta sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkapnya.
Di samping itu, dengan adanya pemberitaan yang beredar dan aksi damai yang ada, justru dia selaku pimpinan di UPR mengucapkan terima kasih. Sebab pihaknya sangat terbantu, agar semua pihak tahu jika saat ini Kalteng memiliki masalah dalam membangun bidang pendidikan, dan apa yang menjadi keluhan dapat disuarakan ke Pemerintah Pusat melalui Kemendikbudristek.
“Saya juga sudah bicara dengan Rektor ULM (Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, red), kita jangan berjuang sendiri-sendiri, Kalimantan harus kuat. Apalagi IKN ada di Kalimantan, itu modal kita. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, kita tidak akan dilirik (pusat, red), tetapi kalau kita berjuang bersama maka akan diperhatikan, bahwa putera puteri Kalimantan harus diprioritaskan,” tutup Prof Dr Ir Salampak MS. (hms/sma)
