PENGAMAT politik Ali Rifan menilai calon presiden (capres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memenuhi kriteria capres yang memiliki pemahaman politik dan ekonomi global.
“Tentu saja dua tokoh itu, baik Prabowo dan Airlangga itu masuk kriteria tokoh politik yang memahami ekonomi global,” kata Ali saat dihubungi wartawan, Kamis (15/6) lalu.
Menurut Ali, keduanya punya latar belakang pengusaha dan punya jaringan internasional yang bagus. “Kalau Airlangga kan Menko Perekonomian, jadi kalau bicara bagaimana kemampuan memahami ekonomi global tentu sangat bagus,” sambungnya.
Ali yang merupakan direktur Arus Survei Indonesia itu juga menjelaskan tantangan politik dan ekonomi global ke depan, mengharuskan Indonesia memiliki pemimpin yang cakap dalam pergaulan internasional dan mampu menunjukan eksistensi Indonesia di mata dunia.
“Karena harus diakui ke depan indonesia butuh pemimpin yg tidak hanya memahami tidak hanya situasi nasional dan lokal tetapi juga situasi global. Baik dari sisi geopolitik, geoekonomi termasuk geostrategi,” jelas Ali.
Ia juga menilai, politikus seperti Airlangga paling tidak punya dua kekuatan, yaitu kemampuan memahami geo ekonomi karena seorang Menko Perekonomian dan juga memahami betul apa itu geopolitik karena dia adalah seorang Ketua Umum Parpol yang besar di Indonesia. “Sebagai tokoh sekaligus Menko yang juga pengusaha, pasti beliau memahami situasi politik dan ekonomi global.
Ali juga menanggapi langkah Airlangga yang secara tegas menolak kebijakan peraturan baru European Union (EU) atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global. Menurutnya langkah Airlangga tersebut tepat untuk menyelamatkan petani sawit lokal.
“Menurut saya apa yang dilakukan Airlangga pasti dengan pertimbangan matang dan dengan pengalaman yang ada saya yakin apa yang diputuskan beliau akan memberi dampak positif bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Airlangga bersama Deputi Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof menyampaikan penolakannya kepada EU langsung di markas EU di Brussel. Airlangga menilai kebijakan tersebut merugikan negara produsen sawit serta sejumlah komoditas pangan atau hasil hutan, khususnya para petani kecil. Kebijakan ini juga dinilai sebagai neo imprealisme. (jpc)
