MUARA TEWEH-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalteng bersama Bawaslu Kabupaten Barito Utara (Batara) gencar melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Batara yang demokratis dan berkualitas.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan di salah satu rumah warga di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Selasa (8/7). Hadir dalam kegiatan ini Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, didampingi Anggota Bawaslu Kalteng Siti Wahidah, serta Anggota Bawaslu Barito Utara Adi Susanto.
Turut hadir pula jajaran Gakkumdu, panitia pengawas kecamatan (panwascam), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya melibatkan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada.
“Jumlah pengawas di tiap desa dan kelurahan sangat terbatas, hanya satu orang saja. Sementara jumlah penduduk cukup banyak. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat diberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk pengawasan yang bisa dilakukan, termasuk mengajak sesama warga agar menggunakan hak pilih serta turut mengawasi jalannya pemilihan.
“Kami berharap, para peserta sosialisasi tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga dapat menyebarkannya kepada masyarakat luas, sehingga tercipta pengawasan bersama,” lanjutnya.
Satriadi juga menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk memahami larangan-larangan dalam pelaksanaan Pilkada.
“Pengawasan masyarakat sangat penting untuk mencegah pelanggaran serta memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau berita bohong,” tegasnya.
Ketua RT 02 Desa Malawaken, Sapliansyah, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyebut, salah satu penyebab terjadinya pemungutan suara ulang sebelumnya adalah minimnya informasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pemilihan.
“Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan agar masyarakat lebih paham dan tidak mudah disalahgunakan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Barito Utara Adam Parawansa menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari langkah pengawasan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Melalui pelibatan masyarakat, diharapkan pengawasan dapat diperkuat dan pencegahan pelanggaran lebih maksimal.
“Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga masa tenang pada 2 Agustus 2025. Para komisioner Bawaslu dari tingkat provinsi maupun kabupaten sudah dijadwalkan untuk hadir dan mengisi diskusi di forum-forum warga di setiap desa,” jelas Adam.
Ia berharap, kehadiran Bawaslu hingga ke akar rumput dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan PSU berjalan lancar dan kondusif. “Harapan kami, PSU ini melahirkan pemimpin yang benar-benar hasil pilihan murni rakyat,” pungkasnya. (irj/b15/ala)
