KALTENG POS–Persiapan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat terus dikebut pemerintah pusat. Salah satu aspek penting adalah ketersediaan guru dan tenaga kependidikan, yang saat ini sedang difokuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa pihaknya menerima dua mandat utama berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Pertama, penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat, yang kini telah diputuskan akan berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). Kebijakan terkait struktur kelembagaan ini tengah difinalisasi.
Mandat kedua adalah penyediaan guru dan tenaga kependidikan. Rini menyebut bahwa KemenPANRB bersama Kemendikdasmen telah menyusun sejumlah skema perekrutan guru ASN.
“Skema-skema ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Harapannya, bisa mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat,” ungkap Rini usai rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (15/5).
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menambahkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beberapa opsi pemenuhan tenaga pendidik, termasuk redistribusi guru dan seleksi khusus.
“Masih dalam tahap finalisasi, nanti akan kami laporkan ke Presiden terlebih dahulu,” ujarnya.
Rencananya, guru dan tenaga kependidikan akan ditempatkan di 65 titik lokasi Sekolah Rakyat. Nunuk memastikan, guru yang dipilih adalah mereka yang memiliki sertifikat pendidik dan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Penempatan ini juga tidak akan mengganggu sekolah asal agar tidak terjadi kekosongan guru.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyebut bahwa proses seleksi guru akan menggunakan sistem yang menyerupai mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami memiliki 35 titik seleksi dengan kapasitas 3.500 peserta. Jika ditetapkan, seleksi dapat diselesaikan dalam waktu enam hari,” jelas Haryomo.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan mencapai 1.600 hingga 2.000 orang untuk 100 titik Sekolah Rakyat. Angka ini masih bersifat proyeksi sementara karena simulasi masih dilakukan.
“Dari 53 titik awal saja, hampir 1.000 guru dibutuhkan. Itu belum termasuk kepala sekolah,” paparnya.
Seleksi tenaga pengajar ini ditargetkan rampung pada Juni 2025, agar Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi sesuai rencana.
Berbeda dengan guru, proses seleksi calon kepala sekolah telah memasuki tahap akhir. Dari lebih dari 500 pendaftar, sekitar 150 orang dinyatakan layak dan akan menjalani seleksi tambahan sebelum dinyatakan lolos dan ditempatkan.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school (asrama) yang akan mulai menerima murid pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Saat ini, sebanyak 9.000 anak telah masuk dalam daftar calon murid Sekolah Rakyat, yang merupakan inovasi pendidikan berbasis negara untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. ***
