JAKARTA-Kenaikan kasus positif Covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Pemerintah didorong untuk cepat mengambil langkah tegas untuk mengurangi laju penularan.
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengungkapkan, untuk crash program 14 hari ada sejumlah hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda). Pertama, menerapkan karantina wilayah. Hal ini dinilai efektif untuk membatasi pergerakan orang.
Namun, pemda juga harus siap dengan konsekuensi yang mengikutinya. Salah satunya, soal kewajiban mencukupi kebutuhan logistik warga selama masa karantina seperti yang tercantum dalam pasal 52 Undang-undang Karantina.
“Kalau untuk sesaat bisa efektif, tapi tidak untuk jangka waktu lama,” ujarnya, kemarin (20/6).
Kedua, triage pasien. Menurutnya, pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ketiga, tambah alokasi tempat tidur terutama untuk ICU. Terakhir dan yang jadi pamungkas, perkuat program tracing.
Dia menjelaskan, tracing ini sejak awal pandemi hingga saat ini memegang peranan sangat penting. Di sini, fungsinya bukan hanya mencari kasus saja. Tapi, juga containment dengan melakukan isolasi dan karantina. Dengan begitu, mereka yang bergejala ringan ataupun tanpa gejala bisa termonitor walaupun tidak di rumah sakit.
“Kalau nggak ada tracing ya seperti inilah jadinya. Masih jalan-jalan atau tidak mau diswab,” tegasnya.
Sayangnya, tracing semakin kendor. Padahal, sudah semakin banyak mutasi SARS-CoV-2 yang masuk Indonesia. Bahkan, kenaikan kasus saat ini disumbang oleh penularan dari varian baru tersebut.
Padahal, sebelumnya pemerintah pusat sempat gembar-gembor soal menerjunkan tim tracing. “Kita lihatlah, itu tim cuma bolak balik saja tidak jelas,” keluhnya.