PALANGKA RAYA – Plh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Kalimantan Tengah Herson B Aden yang juga sebagai Wakil Ketua Desk Pemilu Provinsi Kalteng memimpin rapat persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sekretariat Desk Pemilu 2024 Kantor Badan Kesbangpol Kalteng, Rabu (07/02/2024). Rapat ini diikuti forkopimda serta KPU dan Bawaslu kabupaten kota se-Kalteng secara virtual dari tempat masing-masing.
Dalam sambutannya, Herson B Aden menekankan, pada 14 Februari 2024 mendatang, tidak hanya dilakukan pemilihan presiden, namun juga memilih legislatif yang terdiri dari DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten/ kota dengan jumlah pemilih yang cukup besar untuk Kalteng.
“Kami dari provinsi, bapak gubernur mengharapkan pelaksanaan pemilu di wilayah Kalteng dapat berjalan dengan baik, terutama keamanan. Pemilu ini adalah pesta demokrasi yang kita harapkan di dalam pesta ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Herson saat memimpin rapat tersebut, kemarin.
Herson menyampaikan, ada rencana dari tim desk provinsi akan melakukan kunjungan dalam satu dua hari ke depan ke kabupaten kota di Kalteng. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemilihan umum di daerah se-Kalteng.
“Dari hasil rapat hari ini (kemarin), kami akan melihat daerah mana yang akan kami kunjungi, khususnya daerah yang memiliki permasalahan menyangkut pemilu di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng Katma F Dirun dalam laporannya menyampaikan, pertemuan ini untuk mengkomunikasikan kesiapan-kesiapan yang sudah, sedang dan mungkin belum dilakukan oleh masing-masing desk pemilu di tingkat kabupaten kota se-Kalteng.
“Sepenuhnya kita lakukan untuk dikomunikasikan, sehingga jika ada ditemui masalah-masalah, maka secara bersama-sama akan kita cari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut secepatnya,” kata Katma.
Sementara Komisioner KPU Kalteng Dwi Swasono menyampaikan, terkait persiapan pemilu sampai saat ini, ada dua hal yang menjadi perhatian. Yakni pertama logistik pemilu, karena tanpa logistik, pemilu tidak akan dapat terlaksana pada 14 Februari 2024. Sampai pukul 02.00 dini hari Rabu 7 Februari 2024, telah dilakukan rapat melalui zoom bersama KPU kabupaten/ kota. “Prinsipnya ketersediaan logistik yang sudah siap dikirim dari gudang KPU menuju ke TPS sudah mencapai 99 persen. Dimana satu persennya menunggu sebagian logistik ketika dalam proses ada yang rusak atau minta penggantian,” ungkapnya. “Satu persen tersebut, kita taruh di lokasi dekat kota,” tambahnya.
Dijelaskannya, bahwa dalam pengiriman logistik, KPU telah melakukan mitigasi sebaik-baiknya agar nantinya dapat mengantisipasi ketika terjadi hujan dan sebagainya, baik terkait dengan pakingnya maupun sarana transportasi yang digunakan yakni dengan membuat standarisasi. Pengiriman logistik dari KPU menuju TPS waktunya bervariatif dan ada yang dimulai 9 sampai 13 Februari 2024.
Ditambahkannya, hal yang menjadi perhatian selanjutnya adalah penyelenggaraan pemilu di tingkat KPPS, sampai dengan pelantikan 25 Februari 2024. Untuk rekrutmen KPPS sudah terpenuhi.
“Penguatan kemampuan KPPS sudah dilakukan dengan menggelar bimtek serta pemberian penguatan setiap waktu melalui pendekatan sarana media sosial, dalam hal ini dibuatkan group WhatsApp, sehingga bisa menjangkau langsung terhadap ketua KPPS,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kalteng Nurhalina mengatakan, terkait tahapan kampanye yang akan berakhir pada 10 Februari 2024, dan akan memasuki masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024.
“Hal yang menjadi tantangan kami di Bawaslu pada masa tenang, terkait penurunan alat peraga kampanye. Berdasarkan data yang ada, alat peraga kampanye di Kalteng ada sekitar 30.000, tersebar di kabupaten kota se-Kalteng. Dikarenakan jumlahnya ribuan, jadi dibutuhkan perhatian juga dari SKPD di provinsi maupun kabupaten kota, sehingga pada masa tenang tidak ada kegiatan kampanye,” kata Nurhalina.
Diharapkan kepada pemerintah daerah, dapat memberi dukungan atau bantuan secara teknis terhadap jajaran Bawaslu dengan melibatkan Satpol PP dan SKPD lainnya. “Kami mengimbau peserta pemilu dapat menertibkan secara mandiri alat peraga kampanye,” harapnya. (irj/ens)
