PALANGKA RAYA-Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Plt Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya, Fifi Arfina mengatakan, perempuan berperan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Baik sebagai pemilih, penyelenggara, Calon Legislator ataupun Calon Kepala Daerah.
Hal ini disampaikannya saat membuka acara Musyawarah Daerah Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Palangka Raya Tahun 2023 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Jumat (16/6).
“Peran perempuan dalam dunia politik dirasa masih sedikit tertinggal. Padahal perempuan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menyukseskan pesta demokrasi karena yang mengisi separuh dari populasi penduduk di Indonesia adalah perempuan,” kata Fifi.
Dikatakannya, keterlibatan perempuan mampu merepresentasikan pengalaman perempuan yang dituangkan dalam kebijakan yang lebih responsif gender. Selain itu, selama 3 periode Pemilu telah ditetapkan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam parlemen minimal 30 persen.
Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik, salah satunya karena masyarakat atau diri perempuan sendiri belum meyakini kemampuannya dalam berpolitik.
“Oleh karena itu, selain kebijakan afirmatif, penting juga memberikan dukungan bagi perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan peningkatan praktik politiknya serta mendapat dukungan moral dari keluarga dan masyarakat,” tutupnya. (hms/ans)
PALANGKA RAYA-Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Plt Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya, Fifi Arfina mengatakan, perempuan berperan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Baik sebagai pemilih, penyelenggara, Calon Legislator ataupun Calon Kepala Daerah.
Hal ini disampaikannya saat membuka acara Musyawarah Daerah Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Palangka Raya Tahun 2023 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Jumat (16/6).
“Peran perempuan dalam dunia politik dirasa masih sedikit tertinggal. Padahal perempuan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menyukseskan pesta demokrasi karena yang mengisi separuh dari populasi penduduk di Indonesia adalah perempuan,” kata Fifi.
Dikatakannya, keterlibatan perempuan mampu merepresentasikan pengalaman perempuan yang dituangkan dalam kebijakan yang lebih responsif gender. Selain itu, selama 3 periode Pemilu telah ditetapkan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam parlemen minimal 30 persen.
Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik, salah satunya karena masyarakat atau diri perempuan sendiri belum meyakini kemampuannya dalam berpolitik.
“Oleh karena itu, selain kebijakan afirmatif, penting juga memberikan dukungan bagi perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan peningkatan praktik politiknya serta mendapat dukungan moral dari keluarga dan masyarakat,” tutupnya. (hms/ans)
