Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mendorong pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk membuka lebih banyak lapangan kerja melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, ekonomi kreatif tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan, Tahun 2025 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (26/4/2025).
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 di hadapan DPRD Kotim. Dalam laporan tersebut, Pemkab Kotim berhasil mencapai pendapatan daerah sebesar 96,27 persen dari target yang telah ditetapkan.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) minta kepada pemerintah daerah, agar dalam penggunaan APBD itu harus tepat sasaran dan tepat guna
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya untuk mencapai target belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 pada triwulan II. Saat ini, realisasi belanja fisik dan keuangan telah mencapai angka di atas 50 persen dari pagu yang telah ditetapkan.
Untuk desa yang belum tembus jalannya, kita akan anggarkan dalam APBD, supaya semua desa bisa diakses jalan darat. Kalau jalan sudah masuk maka listrik juga akan masuk.
Pengerjaan ini sebagai langkah konkret atas keluhan warga terkait infrastruktur jalan yang rusak. Kami mengutamakan aspek urgensi dan keselamatan masyarakat dalam proses perencanaan di APBD.
H Sugianto Sabran SIP berhasil menorehkan sejarah dalam memimpin pemerintahan. Dari tahun ke tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng mengalami lonjakan sangat signifikan. Dari angka Rp3,7 triliun pada tahun 2015 lalu, kini sudah menyentuh angka Rp8,7 triliun.
