"Kalau dilaksanakan proses seleksinya itu enam bulan setelah pelantikan bupati Kotim. Tetapi bisa saja melakukan seleksi, tapi harus izin Mendagri melalui Gubernur Kalteng. Kemudian kita minta rekomendasi dari BKN. Kecuali dilaksanakan setelah enam bulan baru tidak perlu lagi minta izin Mendagri. Cukup rekomendasi BKN untuk pembentukan panselnya," tutupnya. (bah/ens)
Selain itu, Halikinnor juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu pascapilkada dan bersama-sama membangun daerah dengan semangat Habaring Hurung (gotong royong).
“Pilkada telah usai. Kini saatnya kita melangkah maju bersama demi kemajuan Kotim yang lebih baik,” pungkasnya. (sli/ens)
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, Muhammad Irfansyah, menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak.
“Dengan pola makan sehat dan teratur, kami optimis prestasi belajar siswa juga akan meningkat,” katanya. (mif/ens)
Dengan adanya skema pengangkatan PPPK paruh waktu, diharapkan para tenaga kontrak ini mendapatkan kepastian kerja yang lebih baik di masa depan.
"Dalam perjanjian kerja, target kinerja mereka harus jelas. Hanya mereka yang menunjukkan kinerja baik yang dapat dipromosikan menjadi PPPK penuh," tutupnya. (bah/ens)
Rencana ini akan diterapkan di beberapa pasar tradisional di Sampit. Menurutnya, sistem digitalisasi ini akan memudahkan pedagang dalam menyetorkan retribusi serta menutup celah bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan secara ilegal.
“Kita akan coba terapkan di beberapa pasar seperti Pasar Pusat Perbelanjaan Menyaya (PPM), Pasar Sejumput, dan Pasar Keramat,” katanya. (mif/ens)
Pada tahun anggaran 2024, bantuan modal usaha diberikan kepada 3.200 UMKM dengan skema yang berbeda.
Bantuan dari Gubernur Kalimantan Tengah dialokasikan untuk 2.000 UMKM dengan nilai Rp 600.000 per usaha. Sementara APBD Kotim mengalokasikan Rp 500.000 untuk 1.200 UMKM.
Diharapkan, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan usaha, bukan sekadar bergantung pada bantuan semata.
"Kami ingin UMKM di Kotim berkembang dengan semangat kemandirian. Bantuan ini hanya pemicu awal. Selebihnya adalah bagaimana mereka mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan," pungkasnya. (mif/ens)
"Pemerintah daerah akan terus mengupayakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Fokus utama tetap pada ketahanan pangan, pencegahan stunting, serta program makanan tambahan bergizi gratis sebagai bagian dari program strategis nasional," jelasnya.
Dengan total pemangkasan anggaran yang mencapai Rp141 miliar, pemerintah daerah kini tengah mencari alternatif solusi melalui APBD agar pembangunan infrastruktur di Kotim tidak terhenti dan tetap dapat berjalan sesuai rencana. (mif/ens)
Program MBG di Kotim awalnya dijadwalkan pada 20 Januari 2025 lalu. Jadwal tersebut mundur ke tanggal 3 Februari 2025 dengan alasan dapur yang disediakan harus dipersiapkan secara pasti.
Kemunduran jadwal kembali terjadi hingga 17 Februari 2025 dengan alasan penyelesaian pembuatan virtual account untuk sekitar 200 SPPG yang akan beroperasi.
Hingga Kini, jadwal MBG masih diundur. Saat ini, Pemkab Kotim terus berupaya memberikan dukungan agar program ini segera terealisasi. (mif/ens)
Sanggul Lumban Gaol berharap agar Cap Go Meh dapat memperkuat semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat.
Dengan menjadikan momen ini sebagai ajang untuk mempererat hubungan antar sesama, nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat dapat semakin terjaga.
“Kabupaten Kotim akan terus berkomitmen untuk mendukung dan melestarikan tradisi budaya yang ada, sehingga keberagaman yang kita miliki tetap menjadi kekuatan dalam membangun daerah yang kita cintai ini," tutupnya. (sli/ens)
Ia juga menyampaikan, untuk mencegah kasus serupa terulang, DPMD berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.
"Ke depan, kami berharap tidak ada lagi kepala desa yang tersangkut masalah hukum. Kami juga akan menggandeng Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk meningkatkan pembinaan agar lebih optimal," tutupnya. (bah/ens)
