Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengikuti Rapat Percepatan Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin serius menangani sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, khususnya yang disebabkan oleh mafia tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Mission Director of United States Agency for International Development (USAID) Indonesia, Jeffery P. Cohen. Pembahasan berkisar seputar peluang kerja sama antara kedua negara, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Senin, 12 Agustus 2024.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya memperhatikan lingkungan, namun juga humanis. Hal itu menjadi tugas Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan tercipta berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.
" Sertipikat yang diserahkan ini tanda kepastian hukum atas hak milik, disamping itu, kita harus menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan untuk masyarakat, sertipikat tanah juga bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat,"
