Ia juga menekankan bahwa pemberian TPP bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Mengingat sumber anggarannya berasal dari APBD.
Oleh karena itu, apabila keuangan daerah tidak mencukupi, maka TPP bisa mengalami penyesuaian atau bahkan tidak diberikan.
“TPP bukan hak mutlak, melainkan kebijakan yang bergantung pada kondisi keuangan daerah. Jika seorang pegawai tidak melaksanakan kewajibannya, maka wajar jika TPP yang diterima berkurang atau tidak diberikan,” pungkasnya. (mif/ens)
"Kami akan mencari solusi terbaik. Lapak yang tersedia saat ini hanya diperuntukkan bagi pedagang ikan, ayam, dan sayur. Sementara pedagang sembako memerlukan kios atau toko. Kami tidak ingin menutup usaha mereka secara paksa karena itu berarti menutup rezeki mereka," tuturnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa beberapa pedagang bersedia membayar kontribusi untuk sewa lapak kepada pemerintah karena dinilai lebih terjangkau dibandingkan pasar swasta.
"Hari ini (kemarin), penertiban masih berupa teguran lisan. Kami memberi waktu dua minggu sebelum teguran kedua dikeluarkan. Bangunan di atas drainase juga sudah diminta untuk segera dibongkar," pungkasnya. (bah/ens)
“Ini adalah momen yang sangat berarti, tidak hanya bagi para PNS yang baru dilantik, tetapi juga bagi kita semua sebagai bagian dari perjalanan besar dalam mencetak tenaga profesional yang siap mengemban amanah bangsa," ujarnya.
