Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diminta untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah pinggiran kota. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, kemarin.
- Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berhasil menyelesaikan percepatan penyelesaian Layanan Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) tahun 2023, sehingga Kota Palangka Raya mendapatkan penghargaan dari Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru atas pencapaian ini.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dianggap sebagai faktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk serius dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Menurutnya, lonjakan jumlah penduduk tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus memperkuat persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, telah memberikan instruksi langsung untuk melakukan pengecekan alat dan personel di seluruh tingkatan, mulai dari tingkat kota hingga kecamatan dan kelurahan.
Memasuki usia ke-67 Kota Palangka Raya, pembangunan, infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat terus digalakkan. Semakin bertambahnya usia suatu daerah, tentu semakin banyak pula aspek yang diperhatikan.
Di usia ke-67 Kota Palangka Raya dan usia ke-59 Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, menjadi momentum untuk merefleksikan berbagai prestasi yang telah dicapai serta membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Layanan Informasi Publik yang ramah terhadap Disabilitas dan Keterampilan Public Speaking bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya.
Penuntasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Pj Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan jumlah individu yang tercatat dalam kondisi kemiskinan ekstrem di Kota Palangka Raya hanya 53 orang saja, sehingga Pemerintah pusat menganggap angka ini tidak signifikan, maka angka tersebut dinolkan.
