Wajah-wajah penuh harap terlihat dari warga Petuk Katimpun, kemarin sore atau Jumat (28/6). Mereka menunggu kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia (RI) Agus Harimurti Yudhyono, M.Sc., M.Pa., MA berkunjung ke Bumi Tambun Bungai. Kehadirannya ini sekaligus membuka Borneo Forum ke-7 dan Pameran Outdoor, di Ballroom Swissbell Hotel Danum Palangka Raya, Jumat pagi (28/6/2024).
Reforma agraria merupakan salah satu pilar dari kebijakan pemerataan ekonomi. Dasar kebijakan pemerataan ekonomi adalah suatu landasan pemikiran bahwa masyarakat tidak cukup hanya diberikan dengan kesamaan perlakukan, tetapi perlu diberikan aset atau modal, khususnya kepada masyarakat dengan ekonomi lemah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati membeli aset tanah. Dibutuhkan ketelitian agar masyarakat tidak rugi akibat membeli tanah dengan alas hak yang tidak valid, sehingga berpotensi besar mengalami sengketa tanah.
Kasus mafia tanah di Kota Palangka Raya sedang menjadi sorotan. Pasalnya, masalah pertahanan ini berimbas besar bagi keberlangsungan investasi di ibu kota provinsi ini. Sorotan datang dari politikus, akademisi, hingga pengusaha properti. Pihak kelurahan harus menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik mafia pertanahan.
Konflik sengketa tanah di wilayah Kabupaten Katingan tak jarang terjadi. Menurut Bupati Katingan Sakariyas, sengketa ini dipicu karena adanya tumpang tindih kepemilikan dan legalitas lahan.
Harapan Anggota Dewan kepada Kepolisian
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Hj Rusita Irma mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo dan Kapolri...
