SURABAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 yang berlangsung di Hall Grand City Convention and Exhibition, Surabaya, baru-baru ini. Munas yang mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri” ini dihadiri oleh 98 wali kota dari seluruh Indonesia.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, yang mewakili Kementerian Dalam Negeri. Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan pentingnya APEKSI sebagai forum strategis dalam memperkuat komunikasi antarpemerintah kota serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Melalui APEKSI, kita ingin membangun tata kelola pemerintahan kota yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini ruang untuk memperkuat kolaborasi, menciptakan akselerasi pembangunan yang terintegrasi,” tegas Bima Arya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turut menyampaikan, APEKSI harus menjadi forum yang substantif dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita ingin APEKSI bukan sekadar ajang seremonial, tapi wadah substantif yang menghasilkan rumusan kebijakan bersama demi kemajuan seluruh kota di Indonesia,” ujar Eri.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda strategis APEKSI yang sejalan dengan visi pembangunan Kota Palangka Raya sebagai kota cerdas, ramah lingkungan, dan berbasis inklusi.
“Forum seperti ini penting untuk mengangkat aspirasi daerah, khususnya kota-kota di kalimantan, agar lebih diperhatikan dalam perumusan kebijakan nasional. Munas APEKSI ini tidak hanya memperkuat silaturahmi, tapi juga menjadi ruang menyelaraskan visi pembangunan pusat dan daerah,” ungkap Fairid.
Fairid hadir bersama Plh. Sekda Kota Palangka Raya, sejumlah asisten, serta kepala perangkat daerah sebagai bentuk dukungan penuh terhadap agenda nasional yang menyentuh kebutuhan masyarakat perkotaan. (ham/ans)
