PALANGKA RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali membayangi Kalimantan seiring dengan datangnya musim kemarau yang diperkirakan dimulai Juni 2025. Pemerintah Kota Palangka Raya pun diminta untuk tidak lengah dan segera memperkuat sistem edukasi serta deteksi dini terhadap potensi karhutla.
Peringatan ini disampaikan oleh Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, yang menekankan kesiapsiagaan menghadapi kemarau harus dimulai sejak dini.
“Ancaman karhutla kembali meningkat seiring masuknya musim kemarau. Selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah juga perlu menguatkan sistem deteksi dini,” ujarnya saat dihubungi Kalteng Pos, Rabu (14/5).
Hap menyoroti pentingnya fokus pengawasan di titik-titik rawan karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Palangka Raya. Menurutnya, penanganan karhutla tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
“Perlu ada sinergi lintas sektor. Pemerintah, aparat penegak hukum, relawan, dan masyarakat harus bergerak bersama memperkuat pengawasan di daerah rawan,” ujar politisi PSI ini.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada konsistensi kebijakan di lapangan dan partisipasi aktif warga. “Kalau hanya pemerintah yang bergerak, tapi masyarakat tidak peduli, maka upaya pencegahan tidak akan maksimal,” tegasnya.
Selain merusak lingkungan, karhutla juga berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, proses belajar-mengajar, serta aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Hap meminta semua pihak untuk lebih waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering.
“Musim kemarau ini harus jadi alarm bagi kita semua. Jangan ada lagi pembakaran lahan yang bisa memicu bencana besar,” pungkasnya. (ham/ans)
