SAMPIT-Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh lapisan pemerintahan daerah, mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.
Seruan ini disampaikan sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan.
Anggota Komisi I Muhammad Kuniawan Anwar menyampaikan bahwa pelayanan yang prima merupakan hak dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar.
Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui perangkat di tingkat bawah diminta agar bekerja secara profesional dan menjunjung netralitas.
“Kami dari Komisi I DPRD Kotim menghimbau agar seluruh lini pemerintahan, terutama kecamatan sebagai ujung tombak koordinasi wilayah, dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Khususnya dalam merespons berbagai bentuk pengaduan dan permohonan warga,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).
Pihaknya juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menangani persoalan masyarakat secara cepat dan tepat. Mulai dari masalah administrasi, konflik sosial, hingga isu pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Kurniawan juga mengingatkan bahwa camat sebagai pimpinan wilayah harus mampu menjadi fasilitator yang baik, menjembatani kebutuhan masyarakat dengan instansi terkait. Posisi netral dan objektif harus dijaga agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan.
“Camat harus bisa menempatkan diri secara adil dan netral. Jangan sampai terjadi pembiaran terhadap keluhan masyarakat,” lanjutnya.
Politisi Partai Amanat Nasional ini juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Jika ditemukan kecamatan yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka DPRD tak segan untuk menyampaikan rekomendasi evaluasi kepada kepala daerah maupun sekretaris daerah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah hanya bisa tumbuh jika mereka merasa dilibatkan dan dilayani dengan baik.
Oleh sebab itu, mereka meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis.
“Kami tidak ingin masyarakat merasa dikecewakan. Semua bentuk keluhan harus ditindaklanjuti, bukan diabaikan. Jika tidak, maka evaluasi terhadap kinerja pejabat wilayah akan kami dorong,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD akan terus membuka kanal komunikasi dua arah dengan masyarakat, termasuk menerima laporan jika ada layanan pemerintahan yang stagnan atau diskriminatif. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh rakyat.
Dirinya pun berharap agar seluruh ASN dan pejabat pemerintahan di Kotim mampu mengedepankan prinsip pelayanan yang bersih, cepat, dan transparan.
“Kita semua sudah diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Maka sudah semestinya kita bekerja dengan hati dan sepenuh tenaga demi masyarakat,” tutupnya.(mif/ram)
