PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus mengupayakan terealisasinya program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2025. Namun, lokasi yang diajukan sebelumnya dinilai belum layak oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI, berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak mengungkapkan, Kemensos telah meninjau langsung lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang diajukan Pemko Palangka Raya. Sayangnya, hasil verifikasi menyebutkan lokasi tersebut belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Lokasi maupun bangunan sekolah yang belum terbangun dinilai oleh Kemensos hasil verifikasinya belum dianggap layak,” ujar Arbert, di Best Western Hotel, Rabu (25/6/2025).
Karena program Sekolah Rakyat harus segera berjalan mulai Juli 2025, Kemensos berinisiatif untuk mencari alternatif dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sebagai tempat pelaksanaan sementara.
“BLK itu kan punya asrama, punya ruang belajar, terus punya bangunan instruktur untuk rumah tinggal instruktur. Untuk sekolah rakyat ini, salah satu syarat yang memungkinkan,” kata Arbert.
Namun, penggunaan BLK sebagai lokasi Sekolah Rakyat bukan tanpa kendala. Saat ini, BLK juga digunakan untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pemko Palamgka Raya guna mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar siap kerja dan mampu beradaptasi dengan dunia industri.
“Inilah yang menjadi tantangan. BLK juga digunakan untuk program pelatihan kerja yang sedang berjalan. Maka dari itu, kita masih menunggu solusi terbaik. Kita berharap ada win-win solution,” jelas Arbert.
Pemko Palangka Raya kini tengah berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemensos agar bisa memanfaatkan fasilitas BLK secara optimal tanpa mengganggu program yang sudah ada. (ham/ans)
