SAMPIT – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah meminta agar program integrasi sawit dengan sapi perlu dikomunikasikan ke berbagai pihak. Baik pemerintah daerah maupun pemilik kebun sawit, mengingat program yang dirintis pemerintah sejak lama ini belum masif.
“Kami mendoron agar program integrasi antara sawit dan sapi di Kabupaten Kotim hendaknya diterapkan. Hal ini demi menuju capaian swasembada daging yang digaungkan sejak lama oleh pemerintah daerah. Intinya harus ada upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari program kerja itu sendiri,” ujar Juliansyah Kamis (21/1).
Menurutnya, apabila melihat dari sisi indikator kelapa sawit di Kabupaten Kotim saat ini, maka sangat memungkinkan agar program tersebut bisa terlaksana. Namun, selama ini potensi terintegrasi ini jarang dimanfaatkan secara maksimal oleh jajaran instansi terkait yang sudah menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah.
“Memang potensinya sangat besar, terutama dari segi penyediaan pakan murah dan mudah berupa pelepah daun dan dahan kelapa sawit. Limbah bungkil sawit dan solid juga dapat didayagunakan menjadi pakan. Hal semacam ini banyak yang sudah dicontohkan di tingkat desa melalui kelompok tani yang ada di daerah ini,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, integrasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bisa saja disinergikan terhadap peternakan sapi, yang mana membutuhkan pakan secara rutin. Bahkan ketika segi peternakan sapi membutuhkan pakan, solusi dalam mengatasi permasalahan pasokan pakan berkualitas tentunya dari bahan pelepah sawit sudah barang tentu menjadi pilihan.
“Selain daerah kita ini memang industri kelapa sawitnya jalan, dan memudahkan kita dalam mencari bahan pakan sapi, juga akan memudahkan daerah dalam mengelola bibit ternak sapi tersebut, sekaligus akan menjadi pupuk kandang, maka kami mengharapkan hal ini digalakkan,” tutupnya.(bah/uni/pk)
SAMPIT – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah meminta agar program integrasi sawit dengan sapi perlu dikomunikasikan ke berbagai pihak. Baik pemerintah daerah maupun pemilik kebun sawit, mengingat program yang dirintis pemerintah sejak lama ini belum masif.
“Kami mendoron agar program integrasi antara sawit dan sapi di Kabupaten Kotim hendaknya diterapkan. Hal ini demi menuju capaian swasembada daging yang digaungkan sejak lama oleh pemerintah daerah. Intinya harus ada upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari program kerja itu sendiri,” ujar Juliansyah Kamis (21/1).
Menurutnya, apabila melihat dari sisi indikator kelapa sawit di Kabupaten Kotim saat ini, maka sangat memungkinkan agar program tersebut bisa terlaksana. Namun, selama ini potensi terintegrasi ini jarang dimanfaatkan secara maksimal oleh jajaran instansi terkait yang sudah menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah.
“Memang potensinya sangat besar, terutama dari segi penyediaan pakan murah dan mudah berupa pelepah daun dan dahan kelapa sawit. Limbah bungkil sawit dan solid juga dapat didayagunakan menjadi pakan. Hal semacam ini banyak yang sudah dicontohkan di tingkat desa melalui kelompok tani yang ada di daerah ini,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, integrasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bisa saja disinergikan terhadap peternakan sapi, yang mana membutuhkan pakan secara rutin. Bahkan ketika segi peternakan sapi membutuhkan pakan, solusi dalam mengatasi permasalahan pasokan pakan berkualitas tentunya dari bahan pelepah sawit sudah barang tentu menjadi pilihan.
“Selain daerah kita ini memang industri kelapa sawitnya jalan, dan memudahkan kita dalam mencari bahan pakan sapi, juga akan memudahkan daerah dalam mengelola bibit ternak sapi tersebut, sekaligus akan menjadi pupuk kandang, maka kami mengharapkan hal ini digalakkan,” tutupnya.(bah/uni/pk)
