KASONGAN – Dari hasil reses yang dilakukan oleh jajaran DPRD Katingan, keberadaan tenaga kesehatan dan tenaga guru, dinilai sangat kurang. Tak hanya di wilayah hulu, namun juga di wilayah hilir. Oleh sebab itu diminta kepada instansi teknis di Pemerintah Kabupaten Katingan, agar mengevaluasi penempatan tenaga kesehatan dan tenaga guru. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Katingan Firdaus kepada sejumlah wartawan, Jumat (16/7).
Diungkapkan politikus PAN ini, ketika mereka reses mereka ada menemukan sebuah pustu, tetapi tidak ada tenaga kesehatannya. Pasalnya petugas yang ditempatkan di pustu di wilayah hilir tersebut, sebagian berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan hanya tenaga sukarela. “Sehingga, mereka mungkin tidak optimal untuk melayani kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Dia khawatir, jika dengan kondisi demikian, tentu pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak maksimal. Apalagi di tengah situasi pandemi covid 19. Oleh karena itu, dirinya minta dalam penempatan pegawai dari tenaga kesehatan dan tenaga guru, harus merata di setiap desa dan kecamatan. “Jangan menumpuk di suatu tempat. Apalagi di perkotaan,” ucapnya.
Begitu juga untuk tenaga pendidik, ada sekolah yang kelebihan tenaga pendidik, harus di evaluasi. “Tempatkan di tempat yang kekurangan guru. Sehingga seluruh masyarakat kita bisa terlayani secara baik dan merata,” tandasnya.(eri/uni)
Penempatan Tenaga Kesehatan dan Guru Harus Dievaluasi
KASONGAN – Dari hasil reses yang dilakukan oleh jajaran DPRD Katingan, keberadaan tenaga kesehatan dan tenaga guru, dinilai sangat kurang. Tak hanya di wilayah hulu, namun juga di wilayah hilir. Oleh sebab itu diminta kepada instansi teknis di Pemerintah Kabupaten Katingan, agar mengevaluasi penempatan tenaga kesehatan dan tenaga guru. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Katingan Firdaus kepada sejumlah wartawan, Jumat (16/7).
Diungkapkan politikus PAN ini, ketika mereka reses mereka ada menemukan sebuah pustu, tetapi tidak ada tenaga kesehatannya. Pasalnya petugas yang ditempatkan di pustu di wilayah hilir tersebut, sebagian berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan hanya tenaga sukarela. “Sehingga, mereka mungkin tidak optimal untuk melayani kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Dia khawatir, jika dengan kondisi demikian, tentu pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak maksimal. Apalagi di tengah situasi pandemi covid 19. Oleh karena itu, dirinya minta dalam penempatan pegawai dari tenaga kesehatan dan tenaga guru, harus merata di setiap desa dan kecamatan. “Jangan menumpuk di suatu tempat. Apalagi di perkotaan,” ucapnya.
Begitu juga untuk tenaga pendidik, ada sekolah yang kelebihan tenaga pendidik, harus di evaluasi. “Tempatkan di tempat yang kekurangan guru. Sehingga seluruh masyarakat kita bisa terlayani secara baik dan merata,” tandasnya.(eri/uni)
