PALANGKA RAYA-Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Tengah akhirnya di-SK-kan Gubernur Sugianto Sabran dengan nomor SK no 188.4/264/2021. Setelah sekian lama sempat vakum, pengurus FKUB yang baru mulai menata dan bergeliat melaksanakan sejumlah program kerjanya.
Untuk posisi ketua, FKUB masa bakti ini dijabat H. Bulkani, Wakil ketua dijabat Oka Swastika dan pdt Christianus Uda. Sementara sekretaris dijabat H. Riduan Syahrani, didampingi H. Muchtar sebagai wakil sekretaris. Selain itu juga terdapat tokoh-tokoh ormas seperti HM Wahyudie F. Dirun, Walter S Penyang, dan Rahmat Nasution Hamka sebagai anggota.
Ketua FKUB Kalteng, H. Bulkani, menyatakan, waktu yang tersisa sampai akhir tahun 2021 akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menuntaskan dan menjalankan program tahun 2021, sebagai tonggak awal pelaksanaan program pada tahun 2022 hingga 2026.
“Secara garis besar program FKUB Kalteng akan kita arahkan untuk merawat dan memupuk kerukunan ummat beragama di Kalteng. Kami siap menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak terkait seperti ormas keagamaan, forkompimda, kanwil kemenag, BIN, dan pihak lainnya,” ujar Bulkani dalam rilisnya.
Sementara itu, salah satu anggota FKUB yang juga Ketua Tanfidziyah PW NU Kalteng, HM. Wahyudi F. Dirun, menyatakan, anggota FKUB Kalteng siap bergerak di segala lini untuk mendorong pengarus-utamaan moderasi beragama dalam rangka pencangan tahun toleransi 2022. Kalimantan Tengah harus jadi rolle model kerukunan di Indonesia.
Sementara itu dalam kunjungannya ke kantor sekretariat FKUB Kalteng di Ir. Juanda Palangka Raya, Kepala Badan Kesbangpol Katma F. Dirun, menyatakan bahwa pada saat ini FKUB harus berperan lebih aktif untuk merajut kebersamaan antar pemuka agama hingga ke masyarakat akar rumput.
“Saya berharap FKUB Kalteng ke depannya lebih intensif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk dengan tokoh politik, sehingga keharmonisan hubungan antar masyarakat di Kalteng tetap terjaga”, kata Katma. Untuk diketahui, gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalteng beberapa waktu yang lalu dianugerahi Harmoni Award oleh pemerintah pusat. Hal ini sebagai bukti bahwa masyarakat Kalteng selama ini mampu menjaga keharmonisan hubungan antaragama dan antar kelompok. (hms/uni)
