SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana akan mengelola sendiri dermaga atau Pelabuhan Pelangsian yang terletak di Desa Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Bahkan sudah mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dermaga Pelangsian dengan menempatkan sejumlah pegawai bertugas di tempat itu. Namun dermaga itu belum difungsikan secara optimal.
Menanggapi hal itu DPRD Kabupaten Kotim menyarankan pemerintah daerah agar menggandeng PT.Pelindo Indonesia dalam mengelola Pelabuhan Pelangsian agar lebih efektif. Karena mereka sudah memiliki market dan pengalaman di bidang ke pelabuhanan.
“Saran kami agar BUP nanti dapat bekerja sama dengan PT Pelindo agar pengelolaannya lebih baik dan optimal. Hal tersebut juga akan menghemat waktu dan anggaran, karena pemerintah daerah tidak perlu banyak berinvestasi lantaran sifatnya kerja sama dan akan ditangani oleh BUMN yang memang membidangi kepelabuhanan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Kurniawan Anwar, Jumat (10/12).
Dikatakannya, optimalisasi pengelolaan Pelabuhan Pelangsian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotim.
Politisi Partai Amat Nasional (PAN) ini juga mengatakan PT Pelindo III Cabang Sampit mengelola Pelabuhan Sampit untuk para penumpang dan barang, serta Pelabuhan Bagendang untuk petikemas dan curah cair. Sangat beralasan kalau pengelolaan Pelabuhan Pelangsian dikerjasamakan dengan PT Pelindo karena mereka sudah berpengalaman dalam mengelola pelabuhan.
“Kalau dengan ada kerja sama ini, akan saling menguntungkan kedua belah pihak, dan diharapkan dengan kerja sama itu juga akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, serta membantu mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” tutupnya. (bah/ans)
SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana akan mengelola sendiri dermaga atau Pelabuhan Pelangsian yang terletak di Desa Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Bahkan sudah mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dermaga Pelangsian dengan menempatkan sejumlah pegawai bertugas di tempat itu. Namun dermaga itu belum difungsikan secara optimal.
Menanggapi hal itu DPRD Kabupaten Kotim menyarankan pemerintah daerah agar menggandeng PT.Pelindo Indonesia dalam mengelola Pelabuhan Pelangsian agar lebih efektif. Karena mereka sudah memiliki market dan pengalaman di bidang ke pelabuhanan.
“Saran kami agar BUP nanti dapat bekerja sama dengan PT Pelindo agar pengelolaannya lebih baik dan optimal. Hal tersebut juga akan menghemat waktu dan anggaran, karena pemerintah daerah tidak perlu banyak berinvestasi lantaran sifatnya kerja sama dan akan ditangani oleh BUMN yang memang membidangi kepelabuhanan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Kurniawan Anwar, Jumat (10/12).
Dikatakannya, optimalisasi pengelolaan Pelabuhan Pelangsian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotim.
Politisi Partai Amat Nasional (PAN) ini juga mengatakan PT Pelindo III Cabang Sampit mengelola Pelabuhan Sampit untuk para penumpang dan barang, serta Pelabuhan Bagendang untuk petikemas dan curah cair. Sangat beralasan kalau pengelolaan Pelabuhan Pelangsian dikerjasamakan dengan PT Pelindo karena mereka sudah berpengalaman dalam mengelola pelabuhan.
“Kalau dengan ada kerja sama ini, akan saling menguntungkan kedua belah pihak, dan diharapkan dengan kerja sama itu juga akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, serta membantu mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” tutupnya. (bah/ans)
