MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Batara) diminta lebih memperhatikan keberadaan pasar di daerah itu. Selain jadi pusat ekomoni, kondisi pasar saat ini ramai dibincangkan warga. Apalagi saat ini masih banyak pedagang Pasar Pendopo tidak mendapat tempat berjualan. Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara dari Gerindra, H Tajeri.
“Harusnya pasar ini yang diperhatikan pemerintah, bukan buper yang lagi-lagi mendapat dana hingga Rp 5 miliar. Lihat sekarang kondisi pasar kita, selain kumuh dan semrawut, kerusakan bangunan terlihat jelas. Belum lagi pedagang mengeluh banyak tidak mendapat tempat berjualan,” kata Tajeri, beberapa waktu lalu.
Sebagai wakil rakyat, Tajeri bersama anggota dewan lain mendukung pemerintah daerah (pemda) untuk penganggaran biaya renovasi pasar dan pusat perbelanjaan lainnya di daerah itu.
“Kapan perlu di anggaran perubahan bisa dialokasikan oleh pemerintah, baik untuk rehab dan pengembangan Pasar Pendopo dan juga rehab Pusat Perbelanjaan Pertokopan Barito Permai,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Barito Utara, Hajrannor menceritakan bahwa pada tahun 2018 pihaknya mengajukan usulan pembangunan Pasar Pendopo yang terbakar senilai Rp 63 miliar.
Kontruksi bangunan bertingkat tiga dan bangunan itu terkoneksi dengan Pertokoan Barito Permai. Karena pemerintah daerah tidak ada biaya, rencana itu masih sebatas wacana. Disperindagsar pun melobi ke pusat, dan dapat dana pembantuan Rp 2,3 miliar.
“Jadi dari dana itulah yang dibangun Pasar Pendopo, ditambah bangunan dari dana APBD daerah sebesar Rp 1 miliar untuk 16 kios di depan dan samping. Kami juga sempat koordinasi dengan Dinas PUPR minta dimasukkan anggaran pelebaran tanah timbunan di belakang pasar, tetapi tidak dianggarkan,” terangnya.
Dijelaskannya, bahwa Bupati Nadalsyah memerintahkan dinas yang dipimpinnya, agar semua pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Panglima Batur hingga ke batas Jembatan Butong, masuk ke lokasi Pasar Pendopo. Termasuk pedagang di Lapangan Hijau.
“Karena lapak dan kios tak cukup, makanya pedagang bangun sendiri kios, menggunakan papan dan atap bekas berjualan di pinggir sungai dan pasar Lapangan Hijau. Kios tidak cukup, maka dilakukan verifikasi. Mereka satu kartu keluarga hanya bisa dapat satu kios, tak boleh lebih. Makanya masih ada tersisa ratusan pedagang yang belum mendapat kios dan tengah kita carikan solusinya sampai hari ini,” ungkap Hajran. (adl/ens/ko)
