JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU mengatakan bahwa pemerintah akan menaikkan rasio kredit yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut untuk mendorong usaha agar naik kelas. Selama ini rasio kredit yang diperuntukkan bagi para pelaku UMKM berkisar pada angka 18 hingga 20 persen dari total kredit nasional.
“Pada 2024 mendatang, rasio tersebut diupayakan untuk meningkat hingga lebih dari 30 persen,” katanya saat memberikan keterangan di Kantor Kepresidenan usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (5/4).
Ditambahkannya, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan terkait pembiayaan UMKM. Selama ini pendanaan UMKM berada di level 18-20 persen dari total kredit. Karena itulah presiden meminta agar diberikan alokasi yang lebih besar, sehingga ada lompatan.
“Maka kredit kepada UMKM ini ditargetkan pada 2024 adalah lebih dari 30 persen,” tegas Airlangga.
Berkaitan dengan hal tersebut, jelasnya, realisasi penyaluran dari kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun lalu mencapai Rp198,53 triliun atau sebesar 104 persen dari target yang ditetapkan.
Porsi terbesar dari jumlah penyaluran tersebut berasal dari nasabah KUR dengan kredit antara Rp10 hingga Rp50 juta yang mencapai Rp128 triliun atau sebesar 65 persen.
Presiden Joko Widodo, dalam arahannya pada rapat terbatas saat itu, juga meminta agar plafon bagi KUR tanpa agunan atau yang berada di bawah Rp50 juta dapat ditingkatkan menjadi Rp100 juta.
“Mengenai tingkat suku bunga, presiden juga minta agar suku bunga dari kredit usaha rakyat juga dapat bersaing di angka kisaran 6 persen. Jadi KUR yang tanpa jaminan dari yang Rp50 juta dinaikkan plafonnya menjadi Rp100 juta, agar suku bunga KUR bersaing di kisaran 6 persen. Oleh sebab itu, pemerintah sedang merumuskan program demi bunga kredit yang kompetitif,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Arilangga, presiden juga memberikan arahan agar plafon kredit KUR ditambah menjadi Rp500 juta. Sementara untuk kredit UMKM diperbesar menjadi Rp20 miliar dari yang sebelumnya sekitar Rp500 juta-Rp10 miliar.
“Ini perubahan yang diharapkan segera dapat dilaporkan ke presiden,” imbuh Airlangga Hartarto. (nue/k/ce/ala/ko)
