Untuk Menjadi Pilot Project Ramah Perempuan dan Peduli Anak
BUNTOK – Pemerintah Daerah (Pemda) Barito Selatan mengusulkan dua desa di daerah itu untuk menjadi pilot project ramah perempuan dan peduli anak. Dua desa tersebut yakni Desa Sababilah di Kecamatan Dusun Selatan dan Desa Sarimbuah di Kecamatan Gunung Bintang Awai.
“Untuk klaster perlindungan dan tumbuh kembang anak telah kita bentuk dan bina melalui forum anak daerah, baik di tingkat kabupaten maupun pada tingkat kecamatan,” kata Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan, Mario, Senin (21/3).
Menurut dia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun telah mengusulkan dua desa di Barsel itu sebagai pilot project desa ramah perempuan dan peduli anak.
Hal tersebut, lanjut dia, demi mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), dan pihaknya memerlukan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah (PD) terkait.
Mario juga menyampaikan, berbagai klaster harus bisa terpenuhi untuk bisa memenuhi persyaratan dan indikator kota layak anak tersebut.
Dalam hal perlindungan anak pun, pihaknya bakal mengusulkan UPTD PPPA sebagai tempat perlindungan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di daerah itu. (ner/ens/ko)
Untuk Menjadi Pilot Project Ramah Perempuan dan Peduli Anak
BUNTOK – Pemerintah Daerah (Pemda) Barito Selatan mengusulkan dua desa di daerah itu untuk menjadi pilot project ramah perempuan dan peduli anak. Dua desa tersebut yakni Desa Sababilah di Kecamatan Dusun Selatan dan Desa Sarimbuah di Kecamatan Gunung Bintang Awai.
“Untuk klaster perlindungan dan tumbuh kembang anak telah kita bentuk dan bina melalui forum anak daerah, baik di tingkat kabupaten maupun pada tingkat kecamatan,” kata Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan, Mario, Senin (21/3).
Menurut dia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun telah mengusulkan dua desa di Barsel itu sebagai pilot project desa ramah perempuan dan peduli anak.
Hal tersebut, lanjut dia, demi mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), dan pihaknya memerlukan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah (PD) terkait.
Mario juga menyampaikan, berbagai klaster harus bisa terpenuhi untuk bisa memenuhi persyaratan dan indikator kota layak anak tersebut.
Dalam hal perlindungan anak pun, pihaknya bakal mengusulkan UPTD PPPA sebagai tempat perlindungan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di daerah itu. (ner/ens/ko)
