PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meminta kepada seluruh Perangkat Daerah agar bisa menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) secara baik dan juga tepat. Hal ini tentunya agar kinerja perangkat daerah bisa berjalan dengan optimal, untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya penyusunan RKPD secara rinci dan juga sistematis.
Selain itu adanya unsur – unsur masukan dari giat musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan adanya penyampaian Pokok – Pokok Fikiran (Pokir) dari anggota DPRD Kota Palangka Raya, bisa diakomodir dan dimasukkan dalam RKPD instansi yang berkaitan dengan Pokir tersebut.
“RKPD perlu disusun secara sistematis, agar sistem kinerja perangkat daerah yang ingin dilaksanakan pun bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya kemarin.
Sambungnya, ujung tombak dari RKPD ini adalah bagian perencanaan beserta dengan kepala bidang masing – masing instansi yang melakukan nya, sehingga diharapkan antar bidang dan bagian perencanaan bisa kompak.
Dengan kompak, maka bisa muncul ide – ide kreatifnya yang bisa dituangkan dalam RKPD, dimana RKPD ini salah satu pedoman instansi perangkat daerah dalam menjalankan programnya.
“Demi terciptanya pemerintah baik dan cerdas ( Good and smart government) mari susun RKPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa dikolaborasikan dengan kecanggihan teknologi maupun inovasi dari instansi masing-masing,” terangnya. (ahm/ans/ko)
PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meminta kepada seluruh Perangkat Daerah agar bisa menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) secara baik dan juga tepat. Hal ini tentunya agar kinerja perangkat daerah bisa berjalan dengan optimal, untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya penyusunan RKPD secara rinci dan juga sistematis.
Selain itu adanya unsur – unsur masukan dari giat musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan adanya penyampaian Pokok – Pokok Fikiran (Pokir) dari anggota DPRD Kota Palangka Raya, bisa diakomodir dan dimasukkan dalam RKPD instansi yang berkaitan dengan Pokir tersebut.
“RKPD perlu disusun secara sistematis, agar sistem kinerja perangkat daerah yang ingin dilaksanakan pun bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya kemarin.
Sambungnya, ujung tombak dari RKPD ini adalah bagian perencanaan beserta dengan kepala bidang masing – masing instansi yang melakukan nya, sehingga diharapkan antar bidang dan bagian perencanaan bisa kompak.
Dengan kompak, maka bisa muncul ide – ide kreatifnya yang bisa dituangkan dalam RKPD, dimana RKPD ini salah satu pedoman instansi perangkat daerah dalam menjalankan programnya.
“Demi terciptanya pemerintah baik dan cerdas ( Good and smart government) mari susun RKPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa dikolaborasikan dengan kecanggihan teknologi maupun inovasi dari instansi masing-masing,” terangnya. (ahm/ans/ko)
