Sabtu, November 23, 2024
23.7 C
Palangkaraya

Penanganan Stunting Harus Menjadi Prioritas

SAMPIT-Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra Hj Mariani meminta kepada pihak pemerintah daerah  agar penanganan terhadap kasus gizi buruk dan stunting di setiap Kecamatan dan desa harus menjadi program prioritas.

“Kami minta agar penanganan terhadap kasus stunting dapat dimaksimalkan di setiap Kecamatan dan Desa, serta menjadi program proritas, sehingga angka stunting di Kabupaten Kotim terus menurun,” kata Mariani, Rabu (23/3).

Menurutnya pihak Komisi III sangat menaruh perhatian serius terhadap penanganan masalah kesehatan, khususnya stunting. Mengingat kasus stunting di Kabupaten Kotim masih menjadi persoalan serius yang belum tuntas.

“Kami juga mengharapakan pelayanan kesehatan dapat dimaksimal supaya dapat meningkatkan akses terhadap pola makan, asuh, dan pelayanan kesehatan serta meminimalkan segala bentuk malnutrisi,” ujar Mariani.

Baca Juga :  Pemkab Diminta Realisasikan Program Sampit Terang

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, di Kabupaten Kotim sendiri pada tahun 2021 lalu menurut data Kecamatan Teluk Sampit ada terdapat kasus dimana balita untuk ukuran tinggi badan yang sangat pendek sebanyak 61 balita, gizi pendek sebanyak 113 balita serta sangat pendek sebanyak 174 balita atau sekitar 29 persen.

“Untuk balita yang mengalami gizi buruk di Kecamatan Teluk Sampit sebanyak 32 balita, kurang gizi 90 balita maka total balita yang mengalami gizi buruk dan kurang gizi yakni 122 balita atau sekitar 20 persen untuk itu hal ini harus menjadi perhatian kita semua,” ucap Mariani

Dirinya juga meyakini masih ada Kecamatan lain yang mana mengalami persoalan serupa. Dalam konteks ini dia berharap agar pihak terkait terus melakukan upaya pencegahan maupun pembinaan dan juga pengawasan terkait kasus-kasus gizi buruk tersebut.

Baca Juga :  Hairis Salamad Gantikan Rudini Darwan Ali

“Kita hanya mengambil sampel saja, menurut kami masih ada 17 Kecamatan lainnya yang perlu jadi atensi dan perhatian pemerintah daerah, oleh karena itu dinas kesehatan harus lebih serius lagi dalam menangani kasus ini,” tutupnya. (bah/ans/ko)

SAMPIT-Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra Hj Mariani meminta kepada pihak pemerintah daerah  agar penanganan terhadap kasus gizi buruk dan stunting di setiap Kecamatan dan desa harus menjadi program prioritas.

“Kami minta agar penanganan terhadap kasus stunting dapat dimaksimalkan di setiap Kecamatan dan Desa, serta menjadi program proritas, sehingga angka stunting di Kabupaten Kotim terus menurun,” kata Mariani, Rabu (23/3).

Menurutnya pihak Komisi III sangat menaruh perhatian serius terhadap penanganan masalah kesehatan, khususnya stunting. Mengingat kasus stunting di Kabupaten Kotim masih menjadi persoalan serius yang belum tuntas.

“Kami juga mengharapakan pelayanan kesehatan dapat dimaksimal supaya dapat meningkatkan akses terhadap pola makan, asuh, dan pelayanan kesehatan serta meminimalkan segala bentuk malnutrisi,” ujar Mariani.

Baca Juga :  Pemkab Diminta Realisasikan Program Sampit Terang

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, di Kabupaten Kotim sendiri pada tahun 2021 lalu menurut data Kecamatan Teluk Sampit ada terdapat kasus dimana balita untuk ukuran tinggi badan yang sangat pendek sebanyak 61 balita, gizi pendek sebanyak 113 balita serta sangat pendek sebanyak 174 balita atau sekitar 29 persen.

“Untuk balita yang mengalami gizi buruk di Kecamatan Teluk Sampit sebanyak 32 balita, kurang gizi 90 balita maka total balita yang mengalami gizi buruk dan kurang gizi yakni 122 balita atau sekitar 20 persen untuk itu hal ini harus menjadi perhatian kita semua,” ucap Mariani

Dirinya juga meyakini masih ada Kecamatan lain yang mana mengalami persoalan serupa. Dalam konteks ini dia berharap agar pihak terkait terus melakukan upaya pencegahan maupun pembinaan dan juga pengawasan terkait kasus-kasus gizi buruk tersebut.

Baca Juga :  Hairis Salamad Gantikan Rudini Darwan Ali

“Kita hanya mengambil sampel saja, menurut kami masih ada 17 Kecamatan lainnya yang perlu jadi atensi dan perhatian pemerintah daerah, oleh karena itu dinas kesehatan harus lebih serius lagi dalam menangani kasus ini,” tutupnya. (bah/ans/ko)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/