KASONGAN – Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, kini telah ditetapkan. Terkait hal ini Pemerintah Kabupaten Katingan mengapresiasi terhadap kinerja DPRD Kabupaten Katingan. Pasalnya, seluruh rangkaian pembahasan terhadap Raperda tersebut telah berjalan dengan baik. “Sehingga akhir Raperda ini bisa kita sepakati bersama,” kata Sekda Kabupaten Katingan Pransang membacakan pidato pidato Bupati Katingan Sakariyas, tentang persetujuan bersama penetapan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, pada rapat paripurna di DPRD Katingan, Selasa (2/8).
Dikatakan Sekda, dalam penetapan Raperda itu, ada banyak masukan yang diberikan oleh kalangan Legislatif. Hal ini tentu menjadi perhatian pihaknya di eksekutif. “Sehingga pengelolaan keuangan kita tahun 2022 ini, bisa lebih baik lagi. Agar kita mampu mempertahankan opini WTP dari BPK RI,” ucapnya.
Kemudian terkait adanya permintaan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah PAD jelasnya, tentu menjadi perhatian mereka. Selama ini seluruh OPD diminta untuk terus menghasilkan langkah konkrit atas target pendapatan yang dibebankan. “Saya juga berharap Badan Pendapatan Daerah, bisa menjadi motor penggerak dalam menjalankan langkah optimalisasi PAD. Melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi, kita optimis penggalian potensi pendapatan bisa dilakukan secara optimal,” tandasnya.(eri).
KASONGAN – Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, kini telah ditetapkan. Terkait hal ini Pemerintah Kabupaten Katingan mengapresiasi terhadap kinerja DPRD Kabupaten Katingan. Pasalnya, seluruh rangkaian pembahasan terhadap Raperda tersebut telah berjalan dengan baik. “Sehingga akhir Raperda ini bisa kita sepakati bersama,” kata Sekda Kabupaten Katingan Pransang membacakan pidato pidato Bupati Katingan Sakariyas, tentang persetujuan bersama penetapan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, pada rapat paripurna di DPRD Katingan, Selasa (2/8).
Dikatakan Sekda, dalam penetapan Raperda itu, ada banyak masukan yang diberikan oleh kalangan Legislatif. Hal ini tentu menjadi perhatian pihaknya di eksekutif. “Sehingga pengelolaan keuangan kita tahun 2022 ini, bisa lebih baik lagi. Agar kita mampu mempertahankan opini WTP dari BPK RI,” ucapnya.
Kemudian terkait adanya permintaan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah PAD jelasnya, tentu menjadi perhatian mereka. Selama ini seluruh OPD diminta untuk terus menghasilkan langkah konkrit atas target pendapatan yang dibebankan. “Saya juga berharap Badan Pendapatan Daerah, bisa menjadi motor penggerak dalam menjalankan langkah optimalisasi PAD. Melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi, kita optimis penggalian potensi pendapatan bisa dilakukan secara optimal,” tandasnya.(eri).
