KUALA PEMBUANG – Belum lama ini, nelayan di wilayah Seruyan mendatangi Gedung DPRD Seruyan guna menyampaikan keluh kesah terkait persoalan yang dihadapi pihaknya saat ini.
Pada pertemuan hari ini para nelayan yang datang juga menyampaikan keluhannya atas hak-hak mereka yang tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Pasalnya, nelayan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Seruyan itu menyampaikan aspirasi terkait BBM Subsidi jenis Solar.
“Memang ada keluhan mereka terkait sulitnya mendapatkan BBM jenis solar yang sifatnya subsidi dari pemerintah. Jadi terkait itu mereka ada kendala, intinya bahwa hak-hak mereka itu tidak bisa terpenuhi dengan maksimal,” kata Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, Jumat lalu.
Jelasnya, dari laporan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini akan pihaknya tampung dan akan disampaikan kepada dinas terkait, mengingat kewenangan SPBN itu berada di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Tentunya apa yang menjadi kendala dan dikeluhkan masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai Nelayan ini akan kita sampaikan ke dinas terkait. Intinya tugas kami, bagaimana caranya masyarakat yang berprofesi sebagai Nelayan ini benar-benar bisa mendapatkan hak nya ketika itu memang ada kebijakan dari pemerintah untuk mengadakan BBM Bersubsidi jenis Solar,” pungkasnya. (wal)
KUALA PEMBUANG – Belum lama ini, nelayan di wilayah Seruyan mendatangi Gedung DPRD Seruyan guna menyampaikan keluh kesah terkait persoalan yang dihadapi pihaknya saat ini.
Pada pertemuan hari ini para nelayan yang datang juga menyampaikan keluhannya atas hak-hak mereka yang tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Pasalnya, nelayan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Seruyan itu menyampaikan aspirasi terkait BBM Subsidi jenis Solar.
“Memang ada keluhan mereka terkait sulitnya mendapatkan BBM jenis solar yang sifatnya subsidi dari pemerintah. Jadi terkait itu mereka ada kendala, intinya bahwa hak-hak mereka itu tidak bisa terpenuhi dengan maksimal,” kata Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, Jumat lalu.
Jelasnya, dari laporan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini akan pihaknya tampung dan akan disampaikan kepada dinas terkait, mengingat kewenangan SPBN itu berada di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Tentunya apa yang menjadi kendala dan dikeluhkan masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai Nelayan ini akan kita sampaikan ke dinas terkait. Intinya tugas kami, bagaimana caranya masyarakat yang berprofesi sebagai Nelayan ini benar-benar bisa mendapatkan hak nya ketika itu memang ada kebijakan dari pemerintah untuk mengadakan BBM Bersubsidi jenis Solar,” pungkasnya. (wal)
