Minggu, November 24, 2024
28.9 C
Palangkaraya

PEMPROV KALTENG

Sugianto: Mari Bersinergi, Kendalikan Inflasi

PALANGKA RAYA-Kalteng masuk kategori provinsi di Indonesia dengan tingkat inflasi tertinggi. Inflasi yang berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok dapat menurunkan daya beli masyarakat, karena harga-harga barang melambung tinggi. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama stakeholders terkait terus bersinergi untuk mengendalikan laju inflasi.

Salah satu langkah strategis mengendalikan inflasiyakni dengan mengadakan pasar murah dan pasar penyeimbang. Tujuannya agar daya beli masyarakat meningkat kembali. Pemprov menyediakan pasar murah, dengan menyiapkan paketan sembako murah dan pasar penyeimbang yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga relatif lebih murah dari harga pasaran. Pasar murah dan pasar penyeimbang ini dilaksanakan di kompleks pasar penyeimbang, Jalan AIS Nasution, Minggu (18/9).

Baca Juga :  Tingkatkan Kewaspadaan Karhutla

Pasar murah dan pasar penyeimbang juga dilaksanakan di daerah-daerah. Acara pembukaan pasar murah dan pasar penyeimbang ini juga dihadiri kepala daerah tiap kabupaten/kota se-Kalteng secara virtual, sekaligus mendengarkan arahan gubernur terkait pengendalian inflasi.

Gubernur mengatakan, tidak ada satu kota pun di Kalteng yang tidak mengalami inflasi. Dapat terlihat dari dua daerah yang menjadi sampel untuk mengecek tingkat inflasi Kalteng, yakni Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Sampel diambil di Kota Palangka Raya dan Sampit, karena ada satu kepala dinas salah satu kota katanya tidak ada inflasi, berarti kan arahan bupatinya, tidak kena inflasi, ini kan bohong,” ucapnya.

“Saya kan selalu membaca kekuatan ekonomi Kalteng, khususnya ketahanan pangan, perekonomiannya seperti apa, komoditas mereka apa, terus berapa yang dianggarkan dari dinas pertaniannya,” tambahnya.

Baca Juga :  Jelang Ramadan, TPID Pastikan Stok Bapok Aman

Sugianto menyebut perlu ada alokasi dana minimal 10 persen untuk ketahanan pangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Jadi ada alokasi untuk anggaran ketahanan pangan, di dana APBN sudah ada, kalau bisa di APBD adakan juga untuk ketahanan pangan, paling tidak 10 persen, supaya bupati/wali kota bisa sejalan,” katanya.

Gubernur juga mengimbau bupati/wali kota se-Kalteng untuk bersinergi demi mengendalikan inflasi, sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok segera bisa dikendalikan.

PALANGKA RAYA-Kalteng masuk kategori provinsi di Indonesia dengan tingkat inflasi tertinggi. Inflasi yang berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok dapat menurunkan daya beli masyarakat, karena harga-harga barang melambung tinggi. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama stakeholders terkait terus bersinergi untuk mengendalikan laju inflasi.

Salah satu langkah strategis mengendalikan inflasiyakni dengan mengadakan pasar murah dan pasar penyeimbang. Tujuannya agar daya beli masyarakat meningkat kembali. Pemprov menyediakan pasar murah, dengan menyiapkan paketan sembako murah dan pasar penyeimbang yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga relatif lebih murah dari harga pasaran. Pasar murah dan pasar penyeimbang ini dilaksanakan di kompleks pasar penyeimbang, Jalan AIS Nasution, Minggu (18/9).

Baca Juga :  Tingkatkan Kewaspadaan Karhutla

Pasar murah dan pasar penyeimbang juga dilaksanakan di daerah-daerah. Acara pembukaan pasar murah dan pasar penyeimbang ini juga dihadiri kepala daerah tiap kabupaten/kota se-Kalteng secara virtual, sekaligus mendengarkan arahan gubernur terkait pengendalian inflasi.

Gubernur mengatakan, tidak ada satu kota pun di Kalteng yang tidak mengalami inflasi. Dapat terlihat dari dua daerah yang menjadi sampel untuk mengecek tingkat inflasi Kalteng, yakni Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Sampel diambil di Kota Palangka Raya dan Sampit, karena ada satu kepala dinas salah satu kota katanya tidak ada inflasi, berarti kan arahan bupatinya, tidak kena inflasi, ini kan bohong,” ucapnya.

“Saya kan selalu membaca kekuatan ekonomi Kalteng, khususnya ketahanan pangan, perekonomiannya seperti apa, komoditas mereka apa, terus berapa yang dianggarkan dari dinas pertaniannya,” tambahnya.

Baca Juga :  Jelang Ramadan, TPID Pastikan Stok Bapok Aman

Sugianto menyebut perlu ada alokasi dana minimal 10 persen untuk ketahanan pangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Jadi ada alokasi untuk anggaran ketahanan pangan, di dana APBN sudah ada, kalau bisa di APBD adakan juga untuk ketahanan pangan, paling tidak 10 persen, supaya bupati/wali kota bisa sejalan,” katanya.

Gubernur juga mengimbau bupati/wali kota se-Kalteng untuk bersinergi demi mengendalikan inflasi, sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok segera bisa dikendalikan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/