PALANGKA RAYA- Beberapa hari lalu, Anggota Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing melaksanaan reses perseorangan ke Kabupaten Gunung Mas (Gumas), tepatnya di Kecamatan Sepang. Dalam reses itu, warga setempat melaporkan perihal program food estate komoditas singkong yang tidak berjalan. Warga menyebut tidak ada tanaman singkong yang ditanam, bahkan tidak aktivitas pertanian dan sebagainya di lokasi.
“Saya tidak sempat ke lokasi, tapi berdasarkan laporan masyarakat di sana bahwa program food estate singkong sejauh ini tidak ada realisasi di lapangan, hanya ada lahan yang dipenuhi tumbuhan liar,” ucap Duwel saat ditemui di gedung DPRD Kalteng, Rabu (9/11/2022).
“Bahkan masyarakat mempertanyakan soal sertifikat yang telah diserahkan kepada pihak pengelola program food estate ini dan kejelasan mengenai program food estate,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) I (Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas).
Berdasarkan laporan, tanah yang dijadikan lahan food estate itu merupakan milik masyarakat. Sebelumnya lahan tersebut merupakan kebun warga yang ditanami pohon karet dan lainnya. Karena itu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berharap pemerintah daerah segera merealisasikan program tersebut dan turun menemui masyarakat untuk memberi penjelasan.
“Berdasarkan informasi masyarakat, ada empat desa yang terdampak. Saya ambil contoh salah satunya. Di Desa Sepang Kota saja lebih dari 20 kepala keluarga (KK). Saya sampaikan kepada mereka bahwa hak kalian jangan hilang begitu saja, tapi harus ada prosesnya, terutama terkait sertifikat tanah beserta program food estate singkong tersebut,” pungkasnya. (irj/ce/ala)
PALANGKA RAYA- Beberapa hari lalu, Anggota Komisi III DPRD Kalteng Duwel Rawing melaksanaan reses perseorangan ke Kabupaten Gunung Mas (Gumas), tepatnya di Kecamatan Sepang. Dalam reses itu, warga setempat melaporkan perihal program food estate komoditas singkong yang tidak berjalan. Warga menyebut tidak ada tanaman singkong yang ditanam, bahkan tidak aktivitas pertanian dan sebagainya di lokasi.
“Saya tidak sempat ke lokasi, tapi berdasarkan laporan masyarakat di sana bahwa program food estate singkong sejauh ini tidak ada realisasi di lapangan, hanya ada lahan yang dipenuhi tumbuhan liar,” ucap Duwel saat ditemui di gedung DPRD Kalteng, Rabu (9/11/2022).
“Bahkan masyarakat mempertanyakan soal sertifikat yang telah diserahkan kepada pihak pengelola program food estate ini dan kejelasan mengenai program food estate,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) I (Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas).
Berdasarkan laporan, tanah yang dijadikan lahan food estate itu merupakan milik masyarakat. Sebelumnya lahan tersebut merupakan kebun warga yang ditanami pohon karet dan lainnya. Karena itu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berharap pemerintah daerah segera merealisasikan program tersebut dan turun menemui masyarakat untuk memberi penjelasan.
“Berdasarkan informasi masyarakat, ada empat desa yang terdampak. Saya ambil contoh salah satunya. Di Desa Sepang Kota saja lebih dari 20 kepala keluarga (KK). Saya sampaikan kepada mereka bahwa hak kalian jangan hilang begitu saja, tapi harus ada prosesnya, terutama terkait sertifikat tanah beserta program food estate singkong tersebut,” pungkasnya. (irj/ce/ala)
