PANGKALAN BUN-Aturan pemerintah berkaitan dengan kewajiban warga yang ingin masuk ke wilayah Kalteng wajib gunakan swab PCR, mendapat reaksi. Kali ini datang dari Wakil Ketua DPRD Kobar I Mulyadin yang meminta agar pemerintah daerah hendaknya bisa memberikan bantuan. Khususnya para pelajar dan mahasiswa yang ingin pulang atau balik ke kampung halamannya di Kabupaten Kotawaringin Barat.
“Kami berharap agar pemda membantu biaya untuk PCR bagi mahasiswa dan pelajar asal Kobar. Sangat keberatan apabila mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar,”katanya.
Menurut politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pihaknya mendukung langkah dan upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19. Namun hendaknya harus ada pengecualian, khususnya mahasiswa dan pelajar.
Karena menurutnya, keberadaan mereka di Pulau Jawa adalah untuk menempuh pendidikan dan pada momen ini, mereka ingin berlebaran dan berkumpul bersama keluarga. Mereka sendiri kan belum bisa menghasilkan uang, tentunya untuk biaya PCR, mereka dianggap kurang mampu.
“Kami yakin para orang tua mereka juga sangat cemas karena tidak semuanya mampu. Kondisi pandemi ini sangat berdampak pada sektor perekonomian masyarakat,”ujarnya.
Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah memang sangat delematis bagi daerah. Tetapi bukan berarti tidak mendukung, satu sisi kita harus menegakan aturan.(son)
PANGKALAN BUN-Aturan pemerintah berkaitan dengan kewajiban warga yang ingin masuk ke wilayah Kalteng wajib gunakan swab PCR, mendapat reaksi. Kali ini datang dari Wakil Ketua DPRD Kobar I Mulyadin yang meminta agar pemerintah daerah hendaknya bisa memberikan bantuan. Khususnya para pelajar dan mahasiswa yang ingin pulang atau balik ke kampung halamannya di Kabupaten Kotawaringin Barat.
“Kami berharap agar pemda membantu biaya untuk PCR bagi mahasiswa dan pelajar asal Kobar. Sangat keberatan apabila mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar,”katanya.
Menurut politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pihaknya mendukung langkah dan upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19. Namun hendaknya harus ada pengecualian, khususnya mahasiswa dan pelajar.
Karena menurutnya, keberadaan mereka di Pulau Jawa adalah untuk menempuh pendidikan dan pada momen ini, mereka ingin berlebaran dan berkumpul bersama keluarga. Mereka sendiri kan belum bisa menghasilkan uang, tentunya untuk biaya PCR, mereka dianggap kurang mampu.
“Kami yakin para orang tua mereka juga sangat cemas karena tidak semuanya mampu. Kondisi pandemi ini sangat berdampak pada sektor perekonomian masyarakat,”ujarnya.
Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah memang sangat delematis bagi daerah. Tetapi bukan berarti tidak mendukung, satu sisi kita harus menegakan aturan.(son)
