PALANGKA RAYA-Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menyoroti perihal bahan pangan yang dimonopoli oleh provinsi tetangga. Salah satunya beras yang diproduksi petani Kalteng, tapi diolah di provinsi tetangga, lalu dijual kembali ke Kalteng dengan merek (brand) provinsi tetangga. Karena itu Pemprov Kalteng berupaya agar gabah Kalteng tidak keluar daerah. Karena merupakan produk Kalteng, maka sudah semestinya diolah di Kalteng.
“Kami ajak BUMD bersama-sama bergerak di bidang korporasi agar bisa mengakomodasi hasil panen para petani,” ucap Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng Sunarti kepada wartawan, Senin (20/3).
Di sisi lain, pemprov juga sudah menyiapkan pabrik beras modern yang kini mulai dibangun di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Yang di Pulpis dibangun rice to rice di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, sedangkan rice milling unit (RMU) atau penggilingan padi modern dibangun di Kota Sampit, Kotim.
“Rice to rice ini merupakan pabrik pengolahan beras medium menjadi beras premium, pabrik ini dibangun di Pulpis, karena di daerah Belanti, Gadabung, dan sekitarnya banyak terdapat penggilingan padi skala kecil yang menghasilkan beras asalan, kemudian masuk ke rice to rice untuk proses lanjutan dari beras medium menjadi beras premium, hal ini juga mempertimbangkan agar usaha penggilingan padi yang ada di sana tidak mati, sehingga perekonomian tetap berjalan, kami tidak ingin memonopoli penggilingan padi masyarakat,” beber Sunarti.
Sementara itu, untuk penggilingan padi modern dapat memfasilitasi penggilingan padi dari daerah Katingan Kuala, Sampit, dan Seruyan. Dengan dibangunnya pabrik ini, kemungkinan beras produksi Kalteng tidak akan keluar daerah lagi. “Targetnya tahun ini dua pabrik itu sudah selesai, November nanti sudah mulai running,” ujarnya.
Pemprov Kalteng terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan di Kalteng melalui berbagai program. Hal ini sesuai arahan Gubernur H Sugianto Sabran yang menginginkan agar ke depannya Kalteng bisa mandiri pangan.
“Sesuai arahan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran bahwa pemprov harus siap untuk ketahanan pangan, kami sudah memberikan bantuan-bantuan untuk para petani, baik sarana produksi maupun setelah panen,” kata Sunarti.
Selain untuk ketahanan pangan daerah, Pemprov Kalteng juga siap menjadi penyangga pangan ibu kota negara (IKN), meski untuk mewujudkan Kalteng mandiri pangan butuh proses panjang alias tidak instan.
“Namun sudah ada daripada proses kemandirian pangan itu, misalnya petani-petani yang tergabung dalam program food estate mendapat bantuan dari pemerintah, ketika sudah tidak lagi dapat bantuan, mereka tetap produksi, tentu akan sangat membanggakan ketika petani sudah bisa mandiri,” jelasnya.
Seperti diketahui, beberapa bahan pangan kebutuhan masyarakat Kalteng masih bergantung pada daerah lain. Kondisi ini disinyalir terjadi karena kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani lokal untuk bisa memproduksi bahan pokok (bapok) yang dibutuhkan masyarakat.
Tak bisa dimungkiri, kemandirian produksi bapok dapat memperkuat ketahanan pangan daerah dengan luas wilayah 153.564 km² ini. Alur distribusi barang pun bisa lebih cepat jika Kalteng dapat memproduksi pangan secara mandiri. Namun sejauh ini produksi beberapa komoditas pangan di Bumi Tambun Bungai justru masih bergantung pada daerah lain.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kalteng Riza Rahmadi mengatakan, komoditas pangan seperti bawang merah dan bawang putih masih didatangkan dari luar daerah, seperti Jawa Tengah.
“Petani kita memang ada memproduksi, tapi terbatas jumlahnya, kan kelemahan kita adalah ketersediaan bibit bawang, kekurangan penangkaran benih bawang merah,” beber Riza kepada Kalteng Pos saat ditemui di kantornya, Senin (20/3).
Bawang putih, lanjut Riza, untuk bisa diproduksi secara lokal, terkendala kondisi geografis Kalteng yang tidak memungkinkan untuk pengembangan bawang putih.
“Tidak semua tempat bisa ditumbuhi bawang putih, salah satu tempat yang tidak bisa adalah Kalteng, umumnya bawang putih bisa tumbuh subur di daerah dataran tinggi, tidak cocok untuk dataran rendah seperti Kalteng,” jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan bawang putih dan bawang merah, Kalteng masih bergantung dari daerah penghasil seperti Jawa Tengah. Ini terjadi karena keterbatasan penangkaran benih petani lokal. Contohnya di Pulang Pisau. Ada beberapa petani yang menanam bawang merah. Namun hasil produksinya sedikit, belum dalam skala besar, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah saja.
Agar Kalteng bisa mandiri memproduksi bawang merah, DKP Kalteng berupaya untuk menyiapkan penangkar bibit. “Harus kita siapkan penangkar bibit bawang merah, di beberapa daerah yang berpotensi menjadi sentra produksi bawang merah, kami siapkan penangkar bibit,” bebernya.
Selain komoditas bawang putih dan bawang merah, Kalteng juga masih berupaya membentuk kemandirian produksi beras, komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi. Salah satunya melalui pembangunan rice milling unit (RMU) atau alat penggiling padi yang disebar di beberapa wilayah sentra produksi beras. Hal ini merupakan upaya Kalteng untuk bisa memproduksi beras sendiri, sehingga tidak ada lagi ketergantungan pada daerah lain.
“Tahun ini kami optimalkan agar Kalteng dapat memproduksi beras sendiri, salah satunya melalui pembangunan RMU. Di Pulang Pisau sudah dibangun nih, konsep RMU rice to rice, bisa langsung menggiling padi menjadi beras premium, kami berharap itu bisa efektif,” pungkasnya. (abw/dan/ce/ala)
