Jumat, November 22, 2024
30.8 C
Palangkaraya

Bappedalitbang Gelar Rapat Inventarisasi dan Monitoring

PALANGKA RAYA–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Inventarisasi dan Monitoring Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Best Western Batang Garing, Selasa (22/8).

Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung dalam sambutannya saat membuka secara resmi rapat ini, mengatakan, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

“Berdasarkan data laporan yang telah kami minta kepada Kabupaten/Kota, untuk tahun 2023 ini ada tiga Kabupaten yang mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Dimana sampai saat ini realisasi kinerja dan anggarannya belum mencapai 50 persen dan ketiga Tugas Pembantuan ini melaksanakan urusan transmigrasi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Wagub Kalteng Apresiasi Peningkatan Kualitas Akademisi

Selain itu, Leonard juga menambahkan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk menginventarisasi dan memonitor data serta menggali informasi dan permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.

“Diharapkan diperoleh data, informasi dan masukan dalam Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan dalam perencanaan, yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,” ujar Leonard.

Turut hadir pada rapat ini antara lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sigit Mustofo Nurudin, Kepala Bidang PPA I Kanwil Direktorat Perbendaharaan Negara Palangka Raya Tukima, serta Perangkat Daerah Provinsi yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan, yaitu Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Serta hadir pula, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Lamandau dan Sukamara, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Tahun 2023. (hms/ans)

Baca Juga :  Optimistis UMKM Terus Berkembang

PALANGKA RAYA–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Inventarisasi dan Monitoring Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Best Western Batang Garing, Selasa (22/8).

Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung dalam sambutannya saat membuka secara resmi rapat ini, mengatakan, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

“Berdasarkan data laporan yang telah kami minta kepada Kabupaten/Kota, untuk tahun 2023 ini ada tiga Kabupaten yang mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Dimana sampai saat ini realisasi kinerja dan anggarannya belum mencapai 50 persen dan ketiga Tugas Pembantuan ini melaksanakan urusan transmigrasi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Wagub Kalteng Apresiasi Peningkatan Kualitas Akademisi

Selain itu, Leonard juga menambahkan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk menginventarisasi dan memonitor data serta menggali informasi dan permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.

“Diharapkan diperoleh data, informasi dan masukan dalam Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan dalam perencanaan, yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,” ujar Leonard.

Turut hadir pada rapat ini antara lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sigit Mustofo Nurudin, Kepala Bidang PPA I Kanwil Direktorat Perbendaharaan Negara Palangka Raya Tukima, serta Perangkat Daerah Provinsi yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan, yaitu Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Serta hadir pula, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Lamandau dan Sukamara, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Tahun 2023. (hms/ans)

Baca Juga :  Optimistis UMKM Terus Berkembang

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/