KASONGAN – Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Katingan diingatkan, akan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Katingan Pransang, ketika memimpin rapat dalam kegiatan sosialisasi efektivitas koordinasi pemanfaatan aset di Kabupaten Katingan di ruang rapar Bupati Katingan, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Sekda, BMD adalah bagian dari kekayaan pemerintah yang diperoleh dari APBD atau sumber yang sah, dan penggunaannya harus mampu memenuhi unsur ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, perlunya langkah-langkah efisien dalam pengelolaan aset, termasuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Pengelolaan aset tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait. Kita harus bergandeng tangan untuk melakukan penataan dan manajemen aset yang sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu dia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan aset, terutama untuk menghadapi tantangan keterbatasan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang ada.
“Diperlukan sinergi dan kesamaan pandangan dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pemanfaatan aset agar dapat mengatasi berbagai tantangan ke depan,” tegasnya
Oleb sebab itu melalui sosialisasi ini, dia berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif untuk tata kelola aset yang baik. “Kami berharap kegiatan ini tidak hanya seremonial, tetapi menjadi pendorong untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah,” tandasnya. (eri/ans)
KASONGAN – Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Katingan diingatkan, akan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini disampaikan Sekda Kabupaten Katingan Pransang, ketika memimpin rapat dalam kegiatan sosialisasi efektivitas koordinasi pemanfaatan aset di Kabupaten Katingan di ruang rapar Bupati Katingan, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Sekda, BMD adalah bagian dari kekayaan pemerintah yang diperoleh dari APBD atau sumber yang sah, dan penggunaannya harus mampu memenuhi unsur ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, perlunya langkah-langkah efisien dalam pengelolaan aset, termasuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Pengelolaan aset tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait. Kita harus bergandeng tangan untuk melakukan penataan dan manajemen aset yang sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu dia juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan aset, terutama untuk menghadapi tantangan keterbatasan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang ada.
“Diperlukan sinergi dan kesamaan pandangan dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pemanfaatan aset agar dapat mengatasi berbagai tantangan ke depan,” tegasnya
Oleb sebab itu melalui sosialisasi ini, dia berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif untuk tata kelola aset yang baik. “Kami berharap kegiatan ini tidak hanya seremonial, tetapi menjadi pendorong untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah,” tandasnya. (eri/ans)
