Jumat, November 15, 2024
31.9 C
Palangkaraya

Pemprov Berkomitmen Tingkatkan Kinerja SKPD

PALANGKA RAYA  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Plt Sekretaris Daerah (Sekda) HM Katma F Dirun hadir dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Selasa (12/11/2024).

Pada rapat tersebut, Katma menyampaikan tanggapan dan jawaban Gubernur atas pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

Dalam penjelasannya, Katma menanggapi saran dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai beberapa aspek utama yang menjadi perhatian, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, UMKM, serta infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang-bidang tersebut, agar program-program yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga :  Cegah Kekerasan dalam Rumah Tangga

“Kami menyambut baik saran dari Fraksi PDI Perjuangan agar program kegiatan yang sudah disusun tidak hanya efektif, namun juga memberi dampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, dan pembinaan UMKM menjadi prioritas agar masyarakat merasakan kemajuan nyata dari berbagai program pemerintah.

Selain itu, Plt. Sekda itu juga merespons usulan dari fraksi mengenai peningkatan dana bantuan kepada partai politik. Menurutnya, Pemprov Kalteng akan meninjau kembali regulasi yang ada dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan anggaran wajib lainnya.

“Kami akan mengevaluasi usulan ini dengan mempedomani peraturan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk mempertimbangkan prioritas program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Raperda APBD Perubahan Penting untuk Kesejahteraan Warga

Katma menekankan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. “Infrastruktur yang kuat akan mendukung berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kokoh, namun juga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (zia/ans)

PALANGKA RAYA  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Plt Sekretaris Daerah (Sekda) HM Katma F Dirun hadir dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Selasa (12/11/2024).

Pada rapat tersebut, Katma menyampaikan tanggapan dan jawaban Gubernur atas pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

Dalam penjelasannya, Katma menanggapi saran dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai beberapa aspek utama yang menjadi perhatian, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, UMKM, serta infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang-bidang tersebut, agar program-program yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga :  Cegah Kekerasan dalam Rumah Tangga

“Kami menyambut baik saran dari Fraksi PDI Perjuangan agar program kegiatan yang sudah disusun tidak hanya efektif, namun juga memberi dampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, dan pembinaan UMKM menjadi prioritas agar masyarakat merasakan kemajuan nyata dari berbagai program pemerintah.

Selain itu, Plt. Sekda itu juga merespons usulan dari fraksi mengenai peningkatan dana bantuan kepada partai politik. Menurutnya, Pemprov Kalteng akan meninjau kembali regulasi yang ada dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan anggaran wajib lainnya.

“Kami akan mengevaluasi usulan ini dengan mempedomani peraturan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk mempertimbangkan prioritas program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Raperda APBD Perubahan Penting untuk Kesejahteraan Warga

Katma menekankan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. “Infrastruktur yang kuat akan mendukung berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kokoh, namun juga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (zia/ans)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/